Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat satu pun ASN maupun pegawai yang beraktivitas di kantor tersebut. Ruangan kerja tampak tertutup tanpa adanya pelayanan kepada masyarakat ataupun aktivitas administrasi.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait disiplin kerja dan pelayanan publik, terlebih kantor Korwil Disdik memiliki peran strategis dalam mendukung operasional pendidikan di tingkat kecamatan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, waktu istirahat pada hari kerja normal ditetapkan selama 60 menit (Senin–Kamis) dan 90 menit (Jumat). Sementara selama bulan Ramadan, waktu istirahat menjadi 30 menit (Senin–Kamis) dan 60 menit (Jumat), dengan total jam kerja mingguan 37 jam 30 menit pada hari normal atau 32 jam 30 menit selama Ramadan, di luar waktu istirahat.

Dengan ketentuan tersebut, ASN seharusnya kembali melanjutkan tugas setelah jam istirahat berakhir hingga jam kerja selesai. Kosongnya kantor pada pukul 14.00 WIB pun dinilai tidak sejalan dengan aturan jam kerja yang berlaku.

Selain itu, kewajiban disiplin ASN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga hukuman disiplin yang lebih berat sesuai tingkat pelanggaran.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Kosongnya kantor pelayanan pada jam kerja tentu berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maupun pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi internal. Pengawasan melekat terhadap kehadiran dan kinerja ASN dinilai penting guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha mengkonfirmasi keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab kosongnya kantor Korwil Disdik Girsang Sipangan Bolon tersebut.

Artikel Kantor Korwil Disdik Girsang Sipangan Bolon Kosong Usai Jam Istirahat, Disiplin ASN Disorot pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya telah menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya yang bersifat esensial, tidak boleh terganggu selama periode 25 hingga 27 Maret 2026. Bahkan, seluruh instansi diharapkan kembali menjalankan aktivitas secara normal mulai 30 Maret 2026.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (27/3/2026), aktivitas pelayanan di Kantor Camat Sosa Timur belum berjalan optimal meski masih dalam jam kerja.

Sejumlah warga mengaku kesulitan mengurus administrasi karena tidak menemukan petugas pelayanan saat mendatangi kantor camat.

“Kami datang mau urus surat, tapi tidak ada pegawai yang melayani. Jadi terpaksa pulang lagi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya soal pelayanan, warga juga menyoroti kondisi akses jalan menuju kantor camat yang dinilai belum memadai. Jalan yang masih didominasi underlag dan berdebu menjadi kendala tambahan bagi masyarakat yang hendak mengurus keperluan administrasi.

“Harusnya setelah libur pelayanan sudah normal. Tapi kenyataannya kami masih kesulitan, apalagi jalan ke kantor juga masih buruk,” tambahnya.

Di sisi lain, beredar informasi bahwa pada hari yang sama terdapat kegiatan internal berupa gotong royong di lingkungan kantor kecamatan. Meski demikian, masyarakat berharap kegiatan tersebut tidak mengganggu pelayanan utama kepada publik.

Upaya konfirmasi kepada Camat Sosa Timur telah dilakukan melalui pesan singkat dan panggilan WhatsApp pada hari yang sama. Namun, respons baru diberikan pada malam hari setelah aktivitas pelayanan berakhir.

Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan optimal, seiring diberlakukannya kembali hari kerja normal di lingkungan pemerintahan. Evaluasi dan pengawasan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak lagi mengalami hambatan ke depan.

Artikel Hari Kerja Normal Dimulai, Pelayanan di Kantor Camat Sosa Timur Masih Jadi Sorotan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Seleksi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel). Kegiatan dilaksanakan di UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja No. 198, Medan, Kamis (26/03).

Dalam arahannya, Henry Sitompul menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan berbasis sistem merit.

“Seleksi ini bertujuan untuk menjaring figur pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan manajerial serta kematangan sosial kultural yang tinggi. Kita ingin mereka yang terpilih nantinya adalah pribadi yang mampu mengakselerasi pembangunan di Tapanuli Utara,” ujar Henry.

Pelaksanaan asesmen ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan BKD Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKD Provinsi Sumatera Utara, Kepala UPTD, serta tim asesor yang akan melakukan penilaian secara profesional dan independen.

Dalam proses seleksi ini, para peserta diuji untuk menunjukkan kapasitas terbaiknya, terutama dalam aspek kepemimpinan, kemampuan pemecahan masalah, serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Aspek-aspek tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Melalui seleksi terbuka ini, pemerintah daerah berharap dapat melahirkan pejabat pimpinan tinggi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Artikel Jaring Pemimpin Berkualitas, Tapanuli Utara Laksanakan Seleksi JPT Pratama di Medan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tampil kompak mengenakan ulos dan pakaian bermotif ulos sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Ulos Nasional yang jatuh pada tanggal yang sama.

Diketahui, ulos, kain tradisional khas suku Batak, telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 17 Oktober 2014.

Setahun kemudian, pada 17 Oktober 2015, tanggal tersebut resmi ditetapkan sebagai Hari Ulos Nasional.

Sejak itu, setiap tahun masyarakat Batak dan berbagai daerah di Tanah Air merayakannya dengan penuh kebanggaan.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir, Hotraja Sitanggang, menyampaikan kekagumannya terhadap makna filosofis kain ulos yang dianggap sebagai simbol kasih sayang dan nilai-nilai luhur masyarakat Batak.

“Kain ulos tidak lepas kedudukannya dengan orang Batak, mulai dari dilahirkan sampai meninggalkan kehidupan. Selain simbol kasih sayang, ulos dimaknai sebagai harapan dan nilai-nilai luhur yang diterima keturunan atau marga di dalam Batak,” ujar Hotraja.

Ia mengajak seluruh ASN untuk bangga dengan jati diri dan tradisi budaya, sebagai bagian dari upaya menjaga warisan leluhur.

“Mari kita lestarikan budaya yang telah diturunkan dari leluhur kita, satu di antaranya adalah kain ulos,” ajaknya.

Dalam momentum Hari Kesadaran Nasional dan Hari Ulos ini, Hotraja juga mengingatkan seluruh aparatur untuk melakukan introspeksi terhadap sikap dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Ini menjadi perenungan kita, sudahkah pola pikir dan cara pandang saya mencerminkan makna ulos yang melambangkan kasih sayang melalui tindakan terbaik dalam pekerjaan saya? Sudahkah saya melakukan cara-cara terbaik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saya?” tutur Hotraja penuh makna.

Menurutnya, pesan moral dari makna ulos perlu dijadikan inspirasi bagi ASN dalam memberikan pelayanan yang tulus dan profesional kepada masyarakat.

Menutup arahannya, Hotraja turut mengajak seluruh ASN untuk menyukseskan ajang internasional “Trail of The Kings (TOTK)”, kompetisi lari bergengsi dunia yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia dan berlangsung di Kabupaten Samosir.

“Diharapkan kita semua turut meramaikan event tersebut dan menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh peserta dan wisatawan yang berkunjung,” tambahnya.

Artikel ASN Samosir Kompak Kenakan Ulos di Upacara Hari Kesadaran Nasional pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Humbang Hasundutan, LIVESUMUT.com | Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Humbang Hasundutan kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Humbahas berinisial BJS dan PS ditangkap saat diduga tengah menyalahgunakan narkoba.

Penangkapan dilakukan pada Kamis (11/9/2025) di Jalan Muara–Paranginan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbahas.

Dari tangan keduanya, polisi menemukan 0,8 gram sabu yang dibungkus plastik klip kecil serta satu unit alat isap (bong) di dalam mobil Daihatsu Terios hitam BK 80 NAR yang mereka tumpangi.

Berdasarkan keterangan awal, barang haram tersebut mereka peroleh dari seseorang berinisial BHT, warga Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

Polisi langsung bergerak cepat melakukan pengembangan kasus.

Tak butuh waktu lama, BHT berhasil diamankan saat melintas menggunakan Honda Vario BB 3195 EI di sekitar Jalan Pemandian, Desa Lumban Silintong, Balige.

Dari tangan BHT, polisi menyita 0,18 gram sabu dalam plastik klip serta uang tunai Rp300.000 yang diduga hasil transaksi.

Kasat Narkoba Polres Humbahas, Iptu Frins Sigiro, SH, MH, menegaskan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polres Humbahas dalam memberantas narkoba.

“Kami mengapresiasi peran serta masyarakat yang membantu memberikan informasi, sehingga kasus ini berhasil diungkap. Polres Humbahas akan terus bekerja maksimal dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum kami,” ujar Iptu Frins.

Senada dengan itu, Kapolres Humbahas AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K., menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat narkoba, termasuk aparatur negara.

“Siapapun yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini juga menjadi peringatan keras agar seluruh masyarakat menjauhi narkoba, karena merusak masa depan dan dapat menjerat siapa saja tanpa pandang status,” tegas Kapolres.

Kini, kedua oknum ASN bersama BHT serta seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Humbahas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Artikel Dua ASN Humbahas Tertangkap Nyabu, Satu Pengedar Ikut Diamankan Polisi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Balige, LIVESUMUT.com | Suasana apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin pagi (8/9/2025), terasa berbeda.

Barisan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdiri tegak, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus.

Dengan nada serius, ia menyampaikan pesan moral sekaligus peringatan penting bagi seluruh penyelenggara negara di jajarannya.

Mengacu pada maraknya amarah masyarakat di berbagai daerah yang diduga dipicu tingkah laku pejabat publik, Wakil Bupati menegaskan bahwa ASN Toba harus menjadi teladan, bukan pemicu persoalan baru.

“Meski disampaikan kepada DPR RI, tetapi itu juga disampaikan ke kita selaku penyelenggara negara. Maka mari mengubah sikap dan perilaku kita,” tegas Audi Murphy dalam arahannya.

Selain soal sikap dan perilaku, Wakil Bupati juga mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih gesit dalam merealisasikan anggaran, mengingat saat ini sudah memasuki bulan September.

“Terutama OPD yang berhubungan dengan kontrak pihak ketiga. Sekarang sudah masuk September agar itu segera dikerjakan agar itu tidak menjadi kendala di akhir tahun,” lanjutnya.

Arahan ini ditekankan agar kinerja pemerintah daerah tetap optimal, serta menghindari persoalan administrasi maupun pembangunan yang tersendat di penghujung tahun anggaran.

Tak hanya bicara soal disiplin dan kerja birokrasi, Audi Murphy juga menyentuh sisi kemanusiaan.

Ia mencontohkan bagaimana ASN harus hadir membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Merujuk pengalaman sebelumnya, Pemkab Toba telah membantu seorang anak sakit di Desa Tarabunga.

Kini, lanjutnya, ada lagi warga yang membutuhkan uluran tangan, sekadar untuk ongkos dan biaya makan selama menjalani perawatan di Medan.

“Sekarang ada lagi warga kita yang benar-benar butuh bantuan. Sekadar untuk ongkos dan makan di Medan selama menjalani perawatan, mereka tidak mampu. Mari kita bantu, mungkin bagi kita sekadar sarapan pagi itu murah, tetapi bagi mereka itu sulit,” ujarnya penuh empati.

Apel gabungan kali ini bukan hanya rutinitas seremonial, melainkan panggilan nurani.

Wakil Bupati Toba menegaskan bahwa ASN adalah wajah negara di mata rakyat.

Sikap, perilaku, dan kepedulian ASN akan menentukan apakah kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat atau justru sebaliknya.

Artikel Belajar dari Amarah Publik, Wabup Toba Ingatkan ASN Jaga Sikap dan Perilaku pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Jakarta, LIVESUMUT.com – Pemerintah resmi mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (2/6/2025).

Penyaluran ini berlaku bagi seluruh PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta para pensiunan, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara.

Gaji ke-13 ini merupakan kebijakan tahunan yang bertujuan untuk membantu ASN dan pensiunan memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Corporate Secretary PT Taspen (Persero), Henra, menyampaikan bahwa pensiunan tidak perlu mengurus proses administratif tambahan untuk mendapatkan gaji ke-13.

“Pembayaran gaji ke-13 kepada pensiunan dan para penerima pensiun dilakukan tanpa perlu mengajukan atau autentikasi ulang. Dengan demikian, peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau memenuhi persyaratan administrasi tambahan lainnya,” jelas Henra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5).

“Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” lanjutnya.

Komponen dan Besaran Gaji ke-13

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, gaji ke-13 untuk PNS mencakup:

• Gaji pokok (gapok)
• Tunjangan keluarga (suami/istri dan anak)
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai sumber anggaran.

Untuk PNS yang dibiayai melalui APBN, seluruh komponen tersebut dibayarkan lengkap.

Sementara bagi PNS daerah (APBD), gaji ke-13 meliputi gapok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta TPP paling banyak sebesar satu bulan penghasilan.

Adapun rincian gapok PNS pada 2025, sesuai golongan dan masa kerja, adalah sebagai berikut:

• Golongan I:
• Rp 1.685.700 – Rp 2.901.400
• Golongan II:
• Rp 2.184.000 – Rp 4.125.600
• Golongan III:
• Rp 2.785.700 – Rp 5.180.700
• Golongan IV:
• Rp 3.287.800 – Rp 6.373.200

Selain itu, PNS menerima:

• Tunjangan suami/istri: 10% dari gapok
• Tunjangan anak: 2% per anak (maksimal dua anak)
• Tunjangan pangan (beras): 10 kg/orang/bulan, atau setara Rp 7.242/kg.

Dorong Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli

Penyaluran gaji ke-13 ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan negara kepada para ASN dan pensiunan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi di tengah masyarakat.

Dengan cairnya dana ini, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Pemerintah juga mengimbau seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyalurkan gaji ke-13 sesuai ketentuan, guna memastikan seluruh penerima memperoleh haknya tepat waktu.

Artikel Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan, Simak Jadwal dan Rinciannya pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Jakarta, LIVESUMUT.com – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengusulkan perubahan signifikan dalam sistem kepegawaian negara, dengan menaikkan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrullah, menyampaikan bahwa dorongan untuk menaikkan usia pensiun ASN ini sejalan dengan meningkatnya harapan hidup serta kebutuhan akan pengembangan keahlian dan karier pegawai negeri.

“Pengusulan kenaikan BUP ini bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” sebut Zudan dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

Zudan, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), merinci skema usulan BUP terbaru sebagai berikut:

• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama: 65 tahun
• JPT Madya (Eselon I): 63 tahun
• JPT Pratama (Eselon II): 62 tahun
• Pejabat Eselon III dan IV: 60 tahun
• Jabatan Fungsional Utama: 70 tahun.

Saat ini, ketentuan BUP ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Berdasarkan aturan tersebut, usia pensiun PNS sebagian besar berada pada rentang 58 hingga 65 tahun, dengan pengecualian bagi jabatan tertentu seperti guru besar, peneliti utama, dan perekayasa ahli utama yang dapat mencapai usia 70 tahun.

Sebagai tambahan, ketentuan bagi profesi tertentu diatur dalam perundang-undangan sektoral, seperti UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Usulan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas ASN dan mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Dengan harapan hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat, KORPRI menilai ASN seharusnya diberi ruang untuk berkontribusi lebih lama dalam sistem birokrasi nasional.

Artikel KORPRI Minta Usia Pensiun PNS 70 Tahun, Begini Aturannya Saat Ini pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Deli Serdang, LIVESUMUT.com – Aksi kekerasan mengejutkan terjadi pada Sabtu (24/5/2025) di sebuah ladang sawit di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dua orang pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK).

Korban adalah JWS (53), seorang Jaksa di bidang Pidana Umum (Pidum) dan AH (25), staf Tata Usaha di Kejari Deli Serdang.

Keduanya diserang saat berada di kebun milik pribadi di Desa Perbaungan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Benar, telah terjadi pembacokan terhadap dua orang pegawai Kejari Deli Serdang di sebuah perladangan di Serdang Bedagai. Kita sangat mengecam aksi pelaku yang menganiaya dengan membacok dua orang dari personel Kejari Deli Serdang. Yaitu, JWS (53) Jaksa di bidang Pidum dan AH (25) ASN di Kejari Deli Serdang,” ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting, SH, MH., pada Sabtu malam (24/5/2025).

Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, yakni Safari (sopir angkutan sawit) dan Mean Purba (wiraswasta), kejadian bermula saat JWS dan AH tiba di kebun untuk memanen sawit sekitar pukul 09.35 WIB.

Siang harinya, pukul 13.15 WIB, dua pelaku tak dikenal mendatangi lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario abu-abu, membawa tas pancing yang ternyata berisi parang, lalu langsung melakukan serangan brutal.

Saksi yang datang beberapa menit kemudian menemukan kedua korban bersimbah darah dan langsung membawa mereka ke RSUD Lubuk Pakam.

Kondisi keduanya saat ini masih memerlukan perawatan medis intensif.

“Saat ini, kedua korban telah dirawat di rumah sakit, dimana kondisi masih perlu penanganan medis. Perihal peristiwa ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian. Apakah ada kaitanya dengan penanganan perkara atau masalah pribadi akan dilakukan pengembangan, kita lihat kedepanya dan kita harapkan pelaku segera tertangkap untuk dapat diproses hukum,” jelas Adre.

Kejadian ini mendapat perhatian serius dari pimpinan Kejati Sumut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, SH, MH, didampingi Asisten Intelijen Andri Ridwan, SH, MH, Kajari Deli Serdang Mochammad Jeffry, SH, M.Hum, serta Kapolresta dan Dandim 0204 Deli Serdang, langsung menjenguk para korban di rumah sakit.

“Untuk penanganan lebih intensif, korban dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Asia Medan untuk penanganan lanjutan,” tambah Adre Ginting.

Artikel Jaksa dan ASN Kejari Deli Serdang Dibacok OTK pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Tapanuli Utara, LIVESUMUT.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, S.Si, M.Si, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara pada Senin (17/03/2025).

Upacara ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, pejabat eselon III dan IV, serta seluruh pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati JTP Hutabarat mengapresiasi kedisiplinan para ASN yang hadir tepat waktu dan mengikuti upacara dengan baik.

Ia menekankan bahwa Hari Kesadaran Nasional harus menjadi momen untuk memperbarui semangat kerja, meningkatkan dedikasi, dan memperkuat tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kesadaran Bapak dan Ibu yang hadir tepat waktu untuk melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional hari ini. Saya kembali menekankan agar seluruh ASN memperhatikan performa dan kedisiplinan waktu. Semua itu merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jangan pernah berhenti untuk memaksimalkan potensi yang ada, mengingat masyarakat saat ini menaruh harapan besar terhadap pelayanan yang baik,” tegas Bupati JTP Hutabarat.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan ASN dan pelajar. Ia menginstruksikan agar seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WIB.

“Kepada seluruh kantor instansi pemerintahan dan sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara, saya instruksikan agar menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB. Saya akan segera membuat surat edaran agar kebijakan ini segera dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi,” ujar Bupati JTP Hutabarat.

Di akhir arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN untuk menjaga kekompakan dan bekerja sama dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

“Saya harap kita seluruhnya tetap menjalin kekompakan, kolaborasi, dan bahu-membahu menjalani tugas dan tanggung jawab kita. Seluruh ASN, terutama pimpinan OPD, adalah rekan kerja saya, team work saya. Mari kita bersama-sama membangun Tapanuli Utara lebih baik lagi,” tutup Bupati JTP Hutabarat.

Artikel Upacara HKN, JTP Hutabarat: “ASN Harus Disiplin dan Maksimalkan Pelayanan Publik” pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.