Medan, LIVESUMUT.com – Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Medan resmi mengajukan permohonan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait penetapan tersangka terhadap kader PDI Perjuangan yang diduga menjadi korban kriminalisasi dalam kasus penggelapan dalam jabatan.

Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Rion Arios, SH, MH, menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah pihaknya menerima relaas panggilan sidang dari PN Medan.

Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 Maret 2025, di Ruang Sidang Cakra III.

“BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan telah menerima relaas Panggilan Sidang Praperadilan. BBHAR merupakan Kuasa Hukum terhadap kader yang mengalami proses hukum yang diduga berjalan tidak profesional itu. PDI Perjuangan telah mempersiapkan 8 advokat untuk mendampingi kader kami dalam menghadapi sidang Praperadilan ini,” ujar Rion kepada wartawan, Sabtu (1/3/2025) di Medan.

Permohonan praperadilan ini diajukan setelah PDI Perjuangan sebelumnya mengingatkan Presiden Direktur PT. Mega Akses Persada (MAP) Sugiharto Darmakusuma agar tidak mengorbankan mantan karyawan Fiberstar Cabang Medan dalam kasus ini.

Rion menambahkan bahwa langkah hukum ini diambil karena proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan diduga dimanfaatkan oleh manajemen PT MAP untuk menutupi kelemahan dalam sistem operasional mereka.

Ia menyoroti bahwa laporan polisi yang dibuat Direktur Keuangan Fiberstar, Deddy Imanto, terkait dugaan penggelapan dari hasil audit perusahaan dinilai tidak jelas, terutama mengenai kehilangan kabel 11 rol yang disebut akibat lemahnya SOP di kantor cabang Fiberstar Medan.

“Kita serahkan kepada hakim tunggal yang memimpin persidangan praperadilan, yang sudah tentu dapat melihat dengan jernih proses hukum,” ujar Rion. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan kader PDI Perjuangan yang berencana hadir dalam sidang sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama kader yang menghadapi masalah hukum.

Kasus ini menjadi perhatian karena Fiberstar, bagian dari entitas Grup Salim, baru saja menerima kredit Rp5,9 triliun dari Bank Mandiri dan BSI pada Januari 2025.

Namun, dalam kasus ini, Rion menyesalkan upaya perusahaan yang dinilai kurang mempertimbangkan aspek manajerial sebelum menempuh jalur hukum.

Sidang praperadilan ini diharapkan dapat mengungkap kejelasan hukum bagi pihak yang terlibat serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional dan adil.

Artikel BBHAR PDI Perjuangan Ajukan Praperadilan terhadap Polrestabes Medan dalam Kasus Dugaan Kriminalisasi Karyawan Fiberstar pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Medan, LIVESUMUT.com – PDI Perjuangan mengingatkan Presiden Direktur PT. Mega Akses Persada (MAP) Sugiharto Darmakusuma untuk tidak mengorbankan karyawan dengan melaporkannya ke polisi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menutupi kelemahan manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Cabang MAP Fiberstar Medan.

PT. MAP, yang merupakan bagian dari Entitas Salim Group dan pengelola Fiberstar, diduga tidak memiliki SOP serta manajemen yang baik.

Bahkan, Direktur Keuangan Fiberstar, Deddy Imanto, melaporkan seorang teknisi lapangan ke Polrestabes Medan atas tuduhan penggelapan berdasarkan hasil audit perusahaan sejak Fiberstar beroperasi di Sumatera Utara.

Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Rion Arios, SH, MH, mengungkapkan hal ini kepada wartawan pada Rabu (20/2/2025) di Medan.

Pernyataan ini disampaikan ketika ia menanggapi dugaan kriminalisasi terhadap salah satu pengurus PAC PDI Perjuangan Kota Medan, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2491/VII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 27 Juli 2023.

Rion juga menyoroti proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan.

Ia mempertanyakan mengapa hanya seorang karyawan biasa yang juga merupakan kader PDI Perjuangan yang dilaporkan sejak tahun 2023, sementara dalam struktur perusahaan terdapat kepala cabang, manajer, dan asisten manajer yang memiliki tanggung jawab lebih besar.

BBHAR PDIP Kota Medan telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Sumut dan Kepala Bagian Pengawasan Penyidik Polda Sumut pada 11 November 2024.

Langkah ini diambil setelah lebih dari satu tahun mengamati kejanggalan dalam proses hukum di Polrestabes Medan.

“Melihat proses penyelidikan dan penyidikan yang janggal itu, maka BBHAR melayangkan surat protes dan permohonan perlindungan hukum ke Polda Sumut pada 11 November 2024 atau lebih setahun kemudian. Dalam surat tersebut dijelaskan dugaan tidak profesionalnya penyidik dalam menangani kasus Fiberstar,” kata Rion, yang juga merupakan managing partner di KARA Lawyers.

Namun, perusahaan Entitas Salim Group, yang baru saja menerima kredit sebesar Rp5,9 triliun dari Bank Mandiri dan BSI pada Januari 2025, tetap bersikeras agar penyidik melanjutkan proses hukum.

Akibatnya, seorang karyawan dan kepala cabang Medan ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, dugaan kehilangan kabel 11 rol yang menjadi dasar laporan polisi dinilai sebagai akibat dari lemahnya SOP dan manajemen Fiberstar.

Rion berharap perusahaan dapat menyadari hal ini dan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak, tanpa mengorbankan karyawan yang sebenarnya tidak bertanggung jawab atas dugaan kehilangan tersebut.

Artikel PDI Perjuangan Kritik Fiberstar, BBHAR Medan Soroti Dugaan Kriminalisasi Karyawan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.