“Selamat Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2026,” ucap J. Frist Manalu, pada Sabtu (02/5/2026). Namun, ia menegaskan bahwa menurut pantauan dan hasil investigasi DPW LIDIK Sumut, hingga kini masih banyak persoalan krusial yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta para pemangku kepentingan.

Salah satu isu yang paling disorot adalah tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta. Menurutnya, kondisi tersebut semakin membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan serta memperkuat pengawasan terhadap sekolah swasta agar tetap menjunjung asas keterjangkauan.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian. J. Frist menilai masih banyak bangunan sekolah yang rusak dan minim perawatan. Dalam hal ini, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan bersama Kemendikdasmen RI melakukan audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dan penggunaan dana tersebut.

Tak hanya menyentuh aspek fasilitas, J. Frist juga menyoroti persoalan kesehatan siswa, khususnya terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi sebelumnya di sejumlah daerah. Ia menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan standar pelaksanaan program. Untuk itu, ia mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar turun langsung memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, peran guru PAUD sangat vital dalam membangun fondasi pendidikan anak, namun belum diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. J. Frist mendesak Kemendikdasmen RI dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih melalui kebijakan insentif serta peningkatan status kesejahteraan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah terkait kepastian guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dalam hal ini banyak dirumahkan di beberapa daerah. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada kepastian yang benar-benar memberikan rasa aman bagi para tenaga pendidik tersebut. J. Frist mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara segera menghadirkan regulasi yang jelas dan berkeadilan.

Lebih jauh, J. Frist mengkritik kebijakan pendidikan yang dinilai tidak konsisten. Perubahan kurikulum dan regulasi yang terlalu sering disebut justru membingungkan pihak sekolah. “Sekolah butuh kepastian, bukan perubahan yang terus-menerus tanpa arah yang jelas,” tegasnya. Ia meminta Kemendikdasmen RI menyusun kebijakan jangka panjang yang lebih stabil dan terarah.

Selain itu, J Frist turut menyoroti ketimpangan akses terhadap program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kuota tahun 2026 yang stagnan yang diketahui di kisaran 220 ribu penerima dinilai belum sebanding dengan meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Ia pun meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan evaluasi kuota serta memperluas jangkauan penerima manfaat.

Melalui momentum Hardiknas 2026 ini, J. Frist Manalu berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait, sesuai bidang dan kewenangannya, harus merespons kritik ini secara konkret dan terukur, demi mewujudkan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan merata di seluruh Indonesia.

Artikel Hardiknas 2026: DPW LIDIK Sumut Soroti Biaya Pendidikan Swasta hingga Nasib Guru pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Padangsidimpuan, LIVESUMUT.com | Cabang Dinas Pendidikan (Cabdis) Wilayah XI Provinsi Sumatera Utara diminta segera melakukan evaluasi terhadap Kepala SMK Negeri 4 Padangsidimpuan, Ahmad Imadi Batubara.

Desakan ini datang dari Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) yang menilai kepemimpinan Ahmad Imadi tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh aktivis GAPERTA, Stevenson Ompu Sunggu, kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

“Jika hasil penilaian kinerja tidak baik, kepala sekolah harus menjalani evaluasi kinerja secara berkala. Bila hasilnya tidak sesuai standar minimal, maka pemberhentian dapat dilakukan,” tegas Steven.

Menurutnya, Ahmad Imadi gagal menjadikan SMK Negeri 4 Padangsidimpuan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, moral, potensi, bakat, dan minat siswa.

Ia menilai aspek manajerial sebagai salah satu syarat utama kepemimpinan justru tidak terlihat dalam kepemimpinan Ahmad Imadi.

“Dan aspek utama itu tidak ada dalam kepemimpinan Ahmad Imadi,” tambahnya.

Steven menilai mutu pendidikan di SMK Negeri 4 Padangsidimpuan saat ini stagnan.

Efektivitas proses belajar mengajar dinilai rendah, bahkan siswa sering ditemukan berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran.

“Bahkan baru-baru ini sejumlah siswa SMKN 4 terjaring razia oleh Satpol PP Kota Padangsidimpuan. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan pihak sekolah,” ungkapnya.

Steven menegaskan, keberhasilan sekolah tidak hanya bergantung pada tenaga pengajar, tetapi juga pada kemampuan manajerial kepala sekolah.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah, SDM seorang kepala sekolah itu sangat penting dan dibutuhkan. Jangan karena hal itu, mutu pendidikan dan manajemen sekolah serta produktivitas tenaga pengajar di sekolah itu terhambat berkembang,” ujarnya.

Selain menyoroti lemahnya kinerja kepemimpinan, GAPERTA juga mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan anggaran Dana BOS di SMKN 4 Padangsidimpuan.

“Sejumlah pembiayaan yang bersumber dari Dana BOS pada sekolah itu diyakini tidak dikelola secara transparan dan disinyalir terindikasi penyalahgunaan anggaran,” jelas Steven.

Ia menambahkan, ada dugaan kuat kepala sekolah terlibat praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi.

“Kuat dugaan kami, oknum kepala SMKN 4 Ahmad Imadi juga terindikasi dugaan korupsi dan praktik pungli yang bertujuan untuk memperkaya diri,” bebernya.

Steven menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum.

“Selain penilaian kurang kompeten dan dugaan penyalahgunaan dana BOS serta terindikasi kerap melakukan pungutan liar terhadap siswa, sudah menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk mengevaluasi kinerja kepala SMKN 4,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala SMKN 4 Padangsidimpuan Ahmad Imadi Batubara maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Yeddi Efendi Sipayung belum berhasil ditemui ataupun memberikan tanggapan.

Artikel GAPERTA Desak Evaluasi Kepala SMKN 4 Padangsidimpuan, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.