Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pembentukan Danantara sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional jangka panjang.

“Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya. Masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat, lihat, lihat tanggal, lihat tahun, Saudara akan lihat, Saudara akan, pada saat itu Saudara akan lihat apa yang kita buat tahun ’25 (2025), tahun ’26 (2026) ini,” kata Prabowo dalam pidatonya, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menegaskan, program-program yang dijalankan pemerintah saat ini bukan untuk dinilai dalam waktu dekat, melainkan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang bagi Indonesia.

“Jangan sekarang, jangan 29 (2029), nanti 20 tahun lagi Saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar,” sambungnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah fokus memperkuat ekonomi nasional melalui sejumlah program strategis, mulai dari swasembada pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membuka lapangan pekerjaan, hingga memperkuat dana kedaulatan negara atau sovereign wealth fund.

“Kita swasembada pangan sudah, kita amankan harga-harga, kita menciptakan lapangan kerja, sudah jutaan, tiga, kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia,” ujarnya.

Artikel Presiden Prabowo Minta Programnya Dinilai 20 Tahun Mendatang, Bukan Sekarang pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Jakarta, LIVESUMUT.com – Sekretariat Negara mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani tiga produk hukum penting yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta investasi strategis nasional.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Ketiga produk hukum yang ditandatangani adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Produk hukum yang ketiga yaitu Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

“Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Penandatanganan ketiga produk hukum ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN serta meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi nasional.

Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara melalui Keputusan Presiden.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi nasional serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Artikel Danantara Diluncurkan, Presiden Prabowo Teken 3 Produk Hukum Strategis Investasi Nasional pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.