Kenaikan drastis ini sontak memantik protes warga di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sejumlah pelanggan mengaku terkejut dengan lonjakan tagihan yang datang tanpa pemberitahuan yang jelas.

Tak sedikit di antara mereka yang langsung mendatangi kantor PDAM Tirtanadi Cabang Tapanuli Selatan untuk meminta penjelasan.

“Bulan kemarin cuma Rp140 ribu, sekarang hampir Rp300 ribu. Kaget kali, karena gak pernah segini sebelumnya.

Kalau pun ada kenaikan, kok bisa langsung dua kali lipat?” keluh Seri, warga Jalan Madong Lubis, Kelurahan Wek IV, Padangsidimpuan.

Nada serupa disampaikan N. Lubis, pelanggan lainnya. Ia mengaku tagihannya melonjak dari Rp120 ribu menjadi hampir Rp300 ribu. “Yang pasti shock lah. Gak masuk akal,” katanya.

PDAM Klaim Sudah Koordinasi dan Sosialisasi

Menanggapi keluhan publik, Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Tapanuli Selatan, Malintang Harahap, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa kenaikan tarif air telah melalui proses koordinasi dengan OPD dan DPRD setempat.

Menurutnya, sosialisasi penyesuaian tarif telah dilakukan pada 12 Agustus 2025 di Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

“Penyesuaian tarif air di Kota Padangsidimpuan telah disamakan dengan tarif air di Kota Medan,” ujarnya.

Namun pernyataan itu justru menuai pertanyaan baru. Banyak warga mengaku tidak pernah tahu atau diundang dalam sosialisasi tersebut.

“Kalau memang ada sosialisasi, kenapa kami pelanggan gak tahu? Sosialisasi itu untuk siapa sebenarnya?” kata seorang pelanggan yang enggan disebut namanya.

Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan

Langkah PDAM Tirtanadi ini menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kenaikan tarif hingga 100 persen di tengah kondisi ekonomi sulit dinilai tidak sensitif terhadap situasi masyarakat.

Beberapa pemerhati kebijakan publik di Padangsidimpuan menilai, PDAM semestinya membuka rincian dasar perhitungan kenaikan tarif, termasuk biaya operasional dan investasi yang mendasarinya.

“Air itu kebutuhan dasar rakyat. Kalau naik dua kali lipat, seharusnya ada penjelasan rinci, bukan sekadar klaim sudah koordinasi,” kata seorang aktivis LSM lokal.

Kini, warga menunggu sikap DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, apakah akan meninjau ulang keputusan tersebut atau membiarkan beban tarif baru tetap diberlakukan tanpa evaluasi.

“Kalau air pun sudah jadi barang mewah, mau hidup macam mana lagi kami rakyat kecil ini,” keluh seorang warga dengan nada getir.

Artikel Rakyat Menjerit! PDAM Tirtanadi Naikkan Tarif Air 100 Persen, Klaim Sudah Koordinasi ke OPD Dan DPRD pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Padangsidimpuan, LIVESUMUT.com | Drama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Padangsidimpuan semakin memanas.

Alih-alih menjadi fondasi pembangunan, RTRW kini justru berubah nama di kalangan DPRD menjadi Rencana Tak Rampung Wajar.

Ketua Bamperda DPRD, Banua Siregar, secara blak-blakan menyindir Pemerintah Kota, khususnya Wali Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, meski undangan rapat dan jadwal sudah disiapkan, kehadiran eksekutif justru nihil.

“Wali Kota? Hilang lagi. Jangan-jangan sibuk ngurus agenda pribadi, atau mungkin lagi asik entah di mana,” sentil Banua dengan nada kesal, Selasa (30/9/2025).

Kekecewaan DPRD makin bertambah karena ada investor besar, seperti Suzuya, yang siap masuk ke Sidimpuan.

Namun, pihak eksekutif dinilai tidak menunjukkan keseriusan.

Justru Wakil Wali Kota, Harry Pahlevi alias Levy, yang sibuk melobi investor.

“Kalau bukan Levy, jangan-jangan Sidimpuan cuma kebagian swalayan keliling pakai becak,” celetuk anggota Bamperda, Andi Lumalo, dengan nada satir.

DPRD menilai gaya kepemimpinan Wali Kota saat ini terkesan membiarkan birokrasi malas menghambat pembangunan.

Padahal, RTRW merupakan napas pembangunan jangka panjang, setidaknya untuk 20 tahun ke depan.

“Masa mau terus pakai RTRW 2013? Itu udah kayak nyuruh investor buka usaha pakai peta zaman dinosaurus,” semprot Banua.

Tak hanya Dinas PUPR yang menjadi sorotan, DPRD juga menuding Wali Kota dengan sengaja membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut.

“Kalau gini terus, rakyat bisa tanya: yang Wali Kota bela siapa? Kota ini atau kepentingan lain?” tambah Banua, makin pedas.

Menanggapi kritik DPRD, Pemko melalui Asisten I mencoba meredam dengan menyampaikan janji bahwa RTRW akan selesai tahun 2025.

Namun, DPRD mengaku sudah jenuh dengan janji yang berulang.

“Jangan-jangan 2025 nanti jadi alasan baru. Kalau begini terus, RTRW bukan Rencana Tata Ruang Wilayah, tapi Rencana Tidur Rapat Wali Kota,” tutup Banua sambil menggelengkan kepala.

Artikel DPRD Geram RTRW Tak Kunjung Rampung, Wali Kota Sidimpuan Disindir Sibuk Urusan Pribadi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.