Kegiatan strategis yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik menghadapi tantangan era digital. Di hadapan para guru SMP, SMA, dan SMK, Wabup menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas pembelajaran, bukan sekadar sarana hiburan.

“Teknologi saat ini sudah dalam kendali kita. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkannya secara optimal untuk dunia pendidikan. Jangan sampai siswa lebih unggul dalam literasi digital dibanding gurunya. Guru harus terus bergerak maju, berpikir kritis, dan tetap menjaga dedikasi dalam membentuk karakter anak bangsa,” tegas Deni.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan menyaring informasi di tengah derasnya arus digital agar tenaga pendidik tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun hoaks. Menurutnya, literasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak bagi guru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, yang menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan yang berpihak kepada guru. Ia menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru, kepastian status tenaga pendidik, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pendidikan.

“Kualitas Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Karena itu, kami terus memastikan anggaran pendidikan 20 persen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru dan siswa, termasuk melalui peningkatan kuota beasiswa PIP bagi pelajar di Tapanuli Utara,” ujar Sabam.

Workshop ini juga dihadiri perwakilan Direktorat SMA Kemendikbudristek, jajaran DPRD Taput, serta sejumlah pejabat Pemkab Taput. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, Pemkab Taput menunjukkan keseriusannya menjadikan digitalisasi pendidikan sebagai fondasi untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Sinergi Tapanuli Utara–DPR RI, Pendidikan Digital Jadi Fokus Peningkatan Mutu Guru pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Persetujuan ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengalihan Pemanfaatan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi TPA menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam.

Dalam keputusan tersebut, DPRD Taput menyetujui pengalihan pemanfaatan sebagian lahan milik Pemkab Tapanuli Utara yang sebelumnya berfungsi sebagai TPA di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Lahan yang dialihfungsikan seluas 2 hektare dari total luas 48.900 meter persegi sebagaimana tercatat dalam buku inventaris aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M.Si., para pimpinan perangkat daerah teknis, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pemkab Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD dalam percepatan penanganan pascabencana. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi warga yang terdampak bencana alam.

“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi dukungan dan persetujuan DPRD. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Bupati Tapanuli Utara.

Ke depan, Pemkab Taput berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah yang terdampak bencana alam.

Artikel Pemkab dan DPRD Taput Sepakat Alihkan Lahan TPA Jadi Hunian Tetap Korban Bencana pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati membuka sambutannya dengan menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya agenda penting ini sebagai bagian dari proses penetapan APBD.

“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan apresiasi atas masukan, kritik serta rekomendasi konstruktif dari seluruh Fraksi dan Komisi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah,” ucap Bupati.

Ia menegaskan bahwa seluruh saran yang masuk dari DPRD akan menjadi rujukan dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan Taput ke depan.

“Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah,” tegas Bupati.

Menanggapi beragam rekomendasi dewan, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mengkaji seluruh masukan secara cermat dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah.

“Pokok-pokok pikiran DPRD juga akan diintegrasikan secara proporsional dan profesional dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026. Khusus terkait belanja pegawai, pemerintah akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap belanja pegawai melalui penataan pegawai. Setiap opsi yang diusulkan akan tetap disesuaikan dengan ketentuan,” tambah Bupati JTP Hutabarat.

Dalam Nota Jawabannya, Bupati juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp138,1 miliar pada APBD 2026, salah satunya disebabkan berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Taput untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi penagihan pajak, optimalisasi retribusi, penguatan database wajib pajak, serta peningkatan kinerja BUMD.

Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus diarahkan pada penguatan pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pemeliharaan jalan, pembangunan jaringan irigasi, hingga dukungan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap efektif dan akuntabel.

“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah akan mengoptimalkan setiap rupiah anggaran agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.”

Artikel Nota Jawaban Bupati Taput Terkait Ranperda APBD 2026 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Dalam forum tersebut, Panitia Khusus Perumus DPRD Taput memaparkan laporan akhir hasil pembahasan yang telah melalui proses pendalaman bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan seluruh fraksi. Kesepakatan formal kemudian dituangkan melalui penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, masing-masing bernomor 20/KSB/TU/XI/2025 dan 18/PB/DPRD-TU/XI/2025 oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Pansus Sampaikan Catatan Strategis

Melalui laporannya, Pansus menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemkab Taput. Di antaranya adalah perlunya kajian komprehensif dalam proses penggabungan perangkat daerah, penerapan asas efisiensi dan efektivitas organisasi, penyesuaian hasil uji kompetensi aparatur, hingga penguatan Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pansus juga mendorong Pemkab Taput agar segera meneruskan Ranperda ini ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat ditetapkan sebelum penandatanganan maupun pengesahan APBD 2026.

Ranperda yang telah disetujui ini menetapkan komposisi perangkat daerah berjumlah 38 unit, terdiri atas 1 Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat DPRD, 16 dinas, 4 badan, dan 15 kecamatan.

Bupati: Sinergi adalah Kunci

Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melalui sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD terhadap penyusunan Ranperda ini.

“Kami berterima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima dan menyetujui Ranperda ini. Sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat penting dalam menyusun regulasi yang mendukung tercapainya Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Utara dapat berjalan lebih optimal dan terarah.

Artikel Jelang APBD 2026, Pemkab dan DPRD Taput Sepakati Perubahan Struktur Perangkat Daerah pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.