Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga pemerhati lingkungan, serta narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rahmayani Saragih selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPPLH merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“RPPLH menjadi landasan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan naskah akademik dan regulasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan aplikatif.

Melalui forum diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat merumuskan regulasi yang kuat dan berdaya guna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ranperda RPPLH nantinya diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Penyusunan RPPLH juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Taput dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang terencana, terukur, dan berorientasi jangka panjang, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam dapat terus terjaga.

Artikel Pemkab Taput Matangkan Ranperda RPPLH, Perkuat Fondasi Pembangunan Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

FGD tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si., M.Si., dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pejabat kementerian, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan masukan strategis bagi arah pembangunan daerah selama dua dekade mendatang.

Kepala Bappelitbangda Tapanuli Utara, Kartini Nahampun, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional sebagai keynote speaker, di antaranya Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk dan Musa Rajekshah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Restuardy Daud, M.Sc., Staf Khusus Mendagri sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kemendagri Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, S.I.K., S.H., M.H., serta Kepala BPIW Kementerian PUPR Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T. Acara dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng.

Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Hutabarat menegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah bukan sekadar menghasilkan dokumen administratif, melainkan menjadi peta jalan transformasi Tapanuli Utara menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.

“Jangan sampai ini hanya menjadi dokumen di atas kertas. Rencana induk ini harus menjadi jembatan transformasi daerah kita untuk jangka panjang,” tegas Bupati.

Bupati juga memaparkan tiga program unggulan yang menjadi fokus pembangunan daerah, yakni pengembangan sentra pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, ia menguraikan berbagai potensi dan tantangan pembangunan yang harus dihadapi Tapanuli Utara ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut mengundang para pelaku industri untuk berinvestasi di Tapanuli Utara guna mempercepat pembangunan daerah.

“Kami mengajak para investor dan pelaku usaha untuk turut berkontribusi membangun Tapanuli Utara. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami berharap adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat maupun sektor swasta,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah dalam paparannya menyoroti pentingnya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tahun 2027–2045.

“Ini merupakan inovasi yang sangat baik. Saya siap menjembatani Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan berbagai kementerian agar rencana besar ini dapat berjalan optimal. Bahkan, model seperti ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Sabam Rajagukguk menjelaskan arah kebijakan pembangunan nasional hingga tahun 2029 yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai peluang dukungan anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Pemerintah daerah harus mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan pemerintah pusat. Lengkapi data dan proposalnya, saya siap mengawal hingga ke kementerian,” ujar Sabam.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, turut memberikan arahan mengenai landasan hukum dan konsepsi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan.

Momentum penting dalam FGD tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 oleh Bupati bersama para perwakilan peserta dan pemangku kepentingan.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., mengajak seluruh pihak untuk bergerak dalam satu visi demi mempercepat terwujudnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah.

“Mari bersama-sama dalam satu frekuensi untuk mempercepat lahirnya Perda ini. Seluruh perangkat daerah harus mampu menerjemahkan rencana besar ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan Tapanuli Utara,” tegasnya.

FGD ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menyusun arah pembangunan Tapanuli Utara hingga tahun 2045, dengan harapan mampu melahirkan kebijakan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Artikel Bupati JTP Hutabarat Pimpin FGD Rencana Induk 2027–2045 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Di hadapan ratusan peserta, Bupati yang akrab disapa JTP menyampaikan bahwa kemajuan Tapanuli Utara tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak dini.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang akan menjadi motor perubahan di masa depan. Ia mengaku bangga atas keberadaan IAKN Tarutung yang dinilai telah melahirkan generasi muda dengan semangat belajar dan daya saing tinggi.

“Bagi masyarakat Batak, pendidikan adalah kehormatan sekaligus jalan menuju perubahan. Filosofi Anakkon hi do hamoraon di au menjadi bukti bahwa anak dan pendidikan adalah kekayaan paling berharga,” ujar JTP.

Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan tiga strategi utama pembangunan SDM di Tapanuli Utara. Pertama, penguatan fondasi akademik melalui program TAPAMAJUMA yang berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi. Kedua, pembentukan karakter dan kepedulian lingkungan melalui program SAITAPAIAS dan TABIR guna menciptakan budaya sekolah yang bersih, disiplin, dan sehat. Ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah serta membuka akses menuju sekolah-sekolah unggulan.

JTP menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin prestasi lahir secara kebetulan, melainkan melalui sistem yang dibangun secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga kini, puluhan putra-putri terbaik Tapanuli Utara berhasil menembus sekolah unggulan seperti SMA Unggul Del, Taruna Nusantara, serta SMA Negeri 2 Balige. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil meraih kesempatan belajar di universitas internasional di Texas dan Rusia.

Menutup pemaparannya, Bupati JTP mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, dunia usaha, akademisi, hingga mahasiswa untuk bersama mengawal peta jalan pendidikan demi mewujudkan Tapanuli Utara yang unggul, mandiri, dan sejahtera menuju tahun 2045.

Artikel JTP Gaungkan Revolusi Pendidikan untuk Generasi Emas Taput 2045 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana diskusi intensif itu turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

FGD ini menjadi bagian penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih matang, kolaboratif, dan sinergis.

FGD dibuka secara resmi oleh Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul. Forum tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai strategi pembangunan yang akan menjadi fondasi rencana jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara.

Pembahasan meliputi pemetaan potensi daerah, prioritas pembangunan, hingga sinkronisasi program antar-OPD agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA yang menyampaikan materi melalui sambungan Zoom Meeting. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penyusunan rencana induk sebagai langkah awal menuju perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di masa mendatang.

Menurutnya, ketepatan dalam menentukan program prioritas akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.

Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi atas bimbingan langsung dari Kemendagri dalam proses penyusunan rencana induk pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Dirjen Adwil Kemendagri yang telah membimbing langsung penyusunan Rencana Induk Tapanuli Utara sesuai dengan DNA dan potensi Taput. Saya berharap rencana induk ini dapat berjalan dengan baik dan seluruh OPD dapat berkolaborasi mengambil peran masing-masing,” ujar Bupati.

Artikel Matangkan Arah Pembangunan Daerah, Bupati Taput Gelar FGD Bersama Kemendagri pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Banda Aceh, LIVESUMUT.com | Polda Aceh menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas dan mineral, sebagai langkah strategis mencegah maraknya aktivitas tambang ilegal di Tanah Rencong.

WPR nantinya akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjaga kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikan oleh Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Zulhir Destrian, kepada awak media pada Kamis, 25 September 2025.

Menurut Zulhir, pembahasan pembentukan WPR telah digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah instansi terkait pada 17 September lalu di Aula Bhara Daksa Ditreskrimsus Polda Aceh.

Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh para Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres jajaran yang wilayahnya terindikasi terdapat aktivitas tambang ilegal.

“Sudah ada tiga kabupaten yang mengusulkan WPR. Ini merupakan upaya melegalkan aktivitas tambang yang ada. Namun, ada juga yang belum mengusulkan karena aktivitas tambang berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut oleh pihak berwenang,” jelas Zulhir.

Hingga saat ini, baru tiga kabupaten yang resmi mengajukan blok WPR dengan titik koordinat sesuai aturan, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Gayo Lues.

Zulhir mendorong daerah lain untuk segera menyampaikan usulan melalui Kabag Ekonomi di masing-masing Pemkab.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 500.10.25/2656 tanggal 11 Maret 2025 tentang usulan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Lebih lanjut, Zulhir menegaskan pihaknya juga melakukan pendekatan ke tingkat provinsi dan pusat, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba.

Tujuannya, agar aktivitas tambang dapat dikelola secara legal, tidak merusak lingkungan, serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Tambang ilegal yang saat ini berada di kawasan hutan lindung dan sungai akan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum diusulkan serta berkoordinasi dengan DPRK setempat,” tambahnya.

Untuk mempermudah koordinasi, Polda Aceh berencana membentuk forum komunikasi antarwilayah dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Nanti akan ada grup WA untuk memudahkan koordinasi dalam proses pengusulan. Dan semua ini perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara aparatur pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menuntaskan permasalahan tambang ilegal yang ada di Aceh,” pungkas Zulhir.

Artikel Polda Aceh Dukung Pembentukan WPR untuk Hentikan Tambang Ilegal pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.