Kegiatan strategis yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik menghadapi tantangan era digital. Di hadapan para guru SMP, SMA, dan SMK, Wabup menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas pembelajaran, bukan sekadar sarana hiburan.

“Teknologi saat ini sudah dalam kendali kita. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkannya secara optimal untuk dunia pendidikan. Jangan sampai siswa lebih unggul dalam literasi digital dibanding gurunya. Guru harus terus bergerak maju, berpikir kritis, dan tetap menjaga dedikasi dalam membentuk karakter anak bangsa,” tegas Deni.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan menyaring informasi di tengah derasnya arus digital agar tenaga pendidik tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun hoaks. Menurutnya, literasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak bagi guru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, yang menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan yang berpihak kepada guru. Ia menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru, kepastian status tenaga pendidik, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pendidikan.

“Kualitas Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Karena itu, kami terus memastikan anggaran pendidikan 20 persen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru dan siswa, termasuk melalui peningkatan kuota beasiswa PIP bagi pelajar di Tapanuli Utara,” ujar Sabam.

Workshop ini juga dihadiri perwakilan Direktorat SMA Kemendikbudristek, jajaran DPRD Taput, serta sejumlah pejabat Pemkab Taput. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, Pemkab Taput menunjukkan keseriusannya menjadikan digitalisasi pendidikan sebagai fondasi untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Sinergi Tapanuli Utara–DPR RI, Pendidikan Digital Jadi Fokus Peningkatan Mutu Guru pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Jakarta, LIVESUMUT.com – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan resmi menggelontorkan dana sebesar Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia, sebuah langkah besar untuk menyusun kembali narasi masa lalu bangsa secara lebih inklusif dan Indonesia-sentris.

Anggaran tersebut telah disetujui dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Fadli menegaskan, penulisan ulang sejarah ini bukan hanya wacana, tetapi sudah dimulai dan berjalan aktif sejak awal tahun 2025.

“Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (pembahasan penulisan ulang sejarah bisa dilakukan?)” tambahnya.

Uji Publik Direncanakan Juli 2025

Proyek ini menargetkan pelaksanaan uji publik pada bulan Juli 2025, sebagai bagian dari transparansi proses dan pelibatan masyarakat luas.

“Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik,” kata Fadli.

Digarap oleh Tim 113 Penulis dari Aceh hingga Papua

Penulisan ulang sejarah ini dikerjakan oleh 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora lainnya.

Tim ini juga mencakup akademisi dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, demi memastikan keberagaman perspektif.

Fadli menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah dilakukan dengan pendekatan Indonesia-sentris, mencakup narasi sejarah dari masa awal peradaban Indonesia, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era Orde Lama dan Orde Baru, reformasi, hingga demokrasi dan pemilu.

Komisi X: Libatkan Banyak Pihak, Hindari Penafsiran Tunggal

Dalam rapat dengan Kementerian Kebudayaan pada 26 Mei 2025, Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pelibatan lebih luas para pemangku kepentingan sejarah agar narasi yang dibangun obyektif, komprehensif, dan mewakili memori kolektif bangsa.

Komisi X juga meminta Kementerian untuk meningkatkan sosialisasi kepada publik guna menghindari kesan bahwa sejarah ditulis hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah.

Artikel Rp9 Miliar untuk Masa Lalu: Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dimulai pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.