Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Humbang Hasundutan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Chiristison R. Mabun, didampingi Plt. Inspektur De Zon Situmeang, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kadis PU Reinward Marpaung, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis Kesehatan Alexander Gultom, Kadis Pendidikan Martahan Panjaitan, serta Direktur RSUD dr. Tiar Sihombing.

Sementara dari pihak BPK Perwakilan Sumatera Utara, hadir Wakil Penanggungjawab Sabarita Tamba, Ketua Tim Bardan Dalimunthe, serta anggota tim Andri Juliansyah, Panca Manullang, dan Shinta Tambunan.

Dalam sambutannya, Sekda Chiristison R. Mabun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan entry meeting tersebut dan menegaskan kesiapan Pemkab Humbang Hasundutan untuk mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Sekda juga menyampaikan salam dari Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas dinas di luar daerah.

Kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Sekda mengingatkan agar bersikap proaktif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Berikan data dan informasi dengan transparan dan cepat, jangan ditunda, sehingga pemeriksaan bisa berjalan lancar.” Himbau Sekda.

Lebih lanjut, Pemkab Humbang Hasundutan menargetkan dapat memberikan seluruh data dan informasi secara optimal dan transparan, sebagai bagian dari upaya mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Penanggungjawab BPK Perwakilan Sumut, Sabarita Tamba, menyampaikan salam dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP.

Ia menjelaskan bahwa entry meeting ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah diawali dengan entry meeting di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V pada Kamis (2/4/2026).

BPK Perwakilan Sumatera Utara akan melanjutkan pemeriksaan terinci atas LKPD Humbang Hasundutan yang berlangsung mulai 6 April hingga 5 Mei 2026. Pemeriksaan ini diharapkan mampu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan selama 28 hari. Dalam tahap pemeriksaan terinci ini, BPK juga akan menyampaikan konsep temuan secara bertahap, sehingga Pemkab Humbang Hasundutan dapat merespons dengan cepat dan tepat setiap kebutuhan data dan informasi demi kelancaran proses pemeriksaan.

Artikel Entry Meeting BPK Digelar di Humbahas, Ini Target Besar Pemkab pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama sejumlah kepala daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Gubernur Bobby Nasution.

LKPD tersebut diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Vandiko menegaskan bahwa penyampaian LKPD dilakukan tepat waktu, yakni tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“LKPD bukan sekadar laporan rutin. Kami berharap melalui audit yang dilakukan BPK, Kabupaten Samosir dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Vandiko.

Ia menambahkan, proses penyusunan hingga penyerahan laporan merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Dengan capaian delapan kali opini WTP secara berturut-turut, Vandiko berharap pendampingan dari BPK terus berlanjut demi mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

“Harapan kami, capaian WTP ke depan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan Samosir yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang. Setelah laporan diterima, BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil audit.

Menurutnya, ketepatan waktu penyampaian LKPD sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pemeriksaan.

“Pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga efektivitas sistem pengendalian internal serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Paula.

Ia menegaskan bahwa BPK akan bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Lebih lanjut, Paula menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, terutama jika ditemukan indikasi permasalahan.

“Pemerintah daerah harus responsif untuk mencegah kendala yang lebih sistematis sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara akuntabel,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut mendorong seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mempertahankan serta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, serta Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang.

Artikel Samosir Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Targetkan WTP Berlanjut pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Penyerahan LKPD tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin (30/3/2026), dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan interim selama kurang lebih satu bulan. Pemeriksaan tersebut dinilai dilakukan secara cermat, profesional, humanis, serta memberikan edukasi yang konstruktif terhadap setiap objek yang diperiksa.

Bupati menegaskan bahwa laporan unaudited ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

“Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berturut-turut tidak terlepas dari pembinaan BPK dan kami berharap bimbingan terus berlanjut agar prestasi tersebut dapat tetap kami pertahankan,” ujar Bupati.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan optimisme Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kembali meraih opini WTP, yang jika berhasil akan menjadi pencapaian ke-10 secara berturut-turut.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa penyerahan LKPD Pemerintah Daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang menginstruksikan harus diserahkan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia juga menambahkan, setelah BPK RI menerima laporan LKPD Pemerintah Kabupaten, maka sesuai amanat undang-undang, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara akan menyelesaikan pemeriksaan tersebut paling lambat dua bulan setelah diterima.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Inspektur De Zon Situmeang, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kepala BPSDM Benyamin Nababan, Kadis Kesehatan P2KB Alexander Gultom, Kadis PMPTSP Sabar L. Purba, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, Kepala Satpol PP Andi Sihombing, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Artikel Serahkan LKPD 2025, Bupati Humbahas Bidik WTP ke-10 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.