Taput, LIVESUMUT.com – Sebuah video yang beredar baru-baru ini menampilkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap melecehkan profesi wartawan (PERS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam video tersebut, Mendes PDTT melontarkan kalimat “wartawan bodrex” saat menanggapi pemberitaan yang dianggapnya tidak akurat.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pers dan LSM.

Yandri Susanto mengungkapkan, “Jadi gini pak jenderal Fadil Intan, yang paling banyak ganggu kepala desa itu LSM sama wartawan bodrex..! dan mereka mutar itu, hari ini kepala desa ini minta duit Rp.1.000.0000, bayangkan kalau 3 desa itu sudah Rp.3.000.000 itu, kalah gaji kemendes, gaji menteri kalah itu satu dapat Rp.300.000.000, dan tolong pada pihak kepolisian dan kejaksaan ditangkapi aja itu para wartawan-wartawan bodrex”.

Pernyataan ini menuai kritik tajam, dengan banyak pihak menganggapnya merendahkan peran penting wartawan dan LSM dalam menjaga transparansi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC LSM PERKARA (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) Kabupaten Tapanuli Utara, Bangun M.T Manalu, dengan tegas mengecam ucapan Mendes PDTT yang dianggap menghina profesi wartawan dan LSM.

“Ucapan tersebut sungguh dianggap melecehkan profesi dari wartawan dan LSM. Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, wartawan memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan independen. Begitu juga dengan LSM yang dilindungi oleh UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan,” ujar Bangun M.T Manalu pada Minggu (02/02/2025).

Bangun juga menambahkan, bahwa jika ada oknum wartawan atau LSM yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji, hal tersebut seharusnya dilihat sebagai tindakan individu, bukan mencap semua wartawan atau LSM dengan sebutan yang merendahkan.

“Seharusnya, Mendes PDTT yang harus memeriksa bawahannya untuk memastikan apakah kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tupoksi. Jangan sampai kebijakan atau pernyataan yang tidak bijak malah menambah ketegangan,” tambahnya.

Bangun juga mengajak seluruh insan pers dan LSM untuk tetap melakukan kontrol sosial demi menjaga transparansi dan meminimalisir potensi korupsi, terutama dalam penggunaan dana desa.

Hingga saat ini, Yandri Susanto belum memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang dianggap merendahkan profesi wartawan dan LSM.

Bangun M.T Manalu berharap Mendes PDTT segera memberikan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.

Artikel Ketua DPC LSM PERKARA TAPUT Kecam Pernyataan Mendes PDTT Sebut “Wartawan Bodrex” pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Humbahas, LIVESUMUT.com – Terkait dengan video yang beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa wartawan dan LSM selalu disebut bodrek dan memeras kepala desa, pernyataan tersebut dinilai tidak pantas dikeluarkan oleh seorang menteri.

“Apakah semuanya wartawan bodrek di negara Indonesia ini?” ujar salah seorang wartawan di Sumatera Utara yang merasa tidak terima dengan ucapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Perkataan tersebut dianggap terlalu arogan dan tidak memikirkan perasaan serta harga diri wartawan di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), menyatakan bahwa saatnya para wartawan bertindak tegas.

“Kami menghimbau Menteri Pemdes untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh wartawan di Indonesia atas pernyataannya yang seolah-olah semua wartawan adalah bodrek atau abal-abal,” tegas Ketua DPP AKPERSI.

Selain itu, Ketua DPP AKPERSI juga meminta Menteri Pemdes memberikan solusi konkret terkait profesi wartawan, dan tidak hanya menjustifikasi tanpa bukti yang jelas.

“Kami meminta Menteri Desa untuk menunjukkan bukti dan data terkait pernyataannya bahwa wartawan telah mengganggu program kinerja kepala desa,” tambahnya.

Rencananya, aksi ini akan digelar pada hari Rabu, 5 Februari 2025, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Kami sebagai wartawan harus menjaga harga diri dan martabat profesi kami,” kata Ketua DPP AKPERSI menutup pembicaraannya.

Artikel Pernyataan Menteri Desa Dinilai Merendahkan Wartawan, AKPERSI akan Gelar Aksi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.