Kendaraan tersebut berupa mobil mewah jenis Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI dengan nomor polisi B 7176 TPA. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, masa berlaku pajak kendaraan itu tercatat hanya sampai Januari 2026.

Kondisi ini langsung menyita perhatian tujuh awak media yang tergabung dalam Unit Peliputan Polda Sumatera Utara saat melakukan kunjungan jurnalistik ke kawasan tersebut. Dugaan kendaraan dinas Bea Cukai Teluk Nibung menunggak pajak pun memicu reaksi publik, terlebih di tengah gencarnya imbauan pemerintah soal pentingnya disiplin administrasi dan kepatuhan pajak.

Upaya konfirmasi kepada pihak Bea Cukai Teluk Nibung belum membuahkan hasil maksimal. Awak media hanya dapat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Humas bernama Hengki yang saat itu tidak berada di tempat. Penjelasan yang diberikan pun dinilai belum menjawab secara tuntas terkait status kendaraan dinas tersebut.

Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, pelayanan, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Bea Cukai diharapkan mampu menjadi contoh dalam tata kelola aset negara, termasuk dalam hal kepatuhan administrasi kendaraan dinas.

Koordinator tim peliputan, Arthur Pasaribu, menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seharusnya berada di garis depan dalam mendukung program pemerintah.

“Instansi negara semestinya menjadi contoh dalam ketaatan terhadap kewajiban pajak, bukan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Secara regulasi, kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pajak, tidak memiliki legitimasi untuk digunakan di jalan raya. Aparat kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan dengan status tersebut.

Selain itu, kendaraan dinas sebagai bagian dari aset negara wajib dikelola secara tertib dan akuntabel. Kelalaian dalam pengurusan pajak tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak pada aspek disiplin internal pihak yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Bea Cukai Teluk Nibung terkait dugaan mobil dinas menunggak pajak tersebut.

Artikel Mobil Dinas Mewah Bea Cukai Diduga Tunggak Pajak, Publik Bereaksi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Humbahas, LIVESUMUT.com | Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, memimpin langsung apel kegiatan Razia Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pelataran Mal Pelayanan Publik (MPP) Doloksanggul, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda dan pejabat terkait, antara lain Kapolres Humbahas AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K, Kasat Lantas Polres Humbahas AKP P. Pandiangan, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Doloksanggul Harkin Pasaribu, Kadis Kominfo Batara Franz Siregar, Plt. Kepala BPKPAD Resva Panjaitan, serta Plt. Kadis Perhubungan Ramli Nababan.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa razia ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam razia gabungan ini bersifat persuasif dan edukatif.

“Ini bukan penindakan, melainkan ajakan. Kita ingin masyarakat memahami pentingnya kewajiban pajak demi pembangunan daerah kita bersama,” tambahnya.

Razia gabungan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak daerah, khususnya di sektor transportasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat Humbang Hasundutan untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin meningkat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan merata.

Artikel Razia Pajak Kendaraan di Humbahas, Bupati: “Ini Ajakan, Bukan Penindakan” pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.