Padang Lawas Utara, LIVESUMUT.com | Insiden mencekam menimpa seorang wartawan berinisial ST di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Ia mengaku nyaris menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sekelompok orang di Dusun Siholbung, Desa Pamuntaran, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kamis (25/9/2025).

Peristiwa tersebut menggegerkan publik, lantaran bukan sekadar persoalan pribadi.

Di balik aksi main hakim sendiri itu, muncul dugaan kuat adanya sindikat “kencing minyak” atau mafia BBM subsidi yang selama ini beroperasi secara diam-diam di wilayah Paluta.

ST menuturkan, kejadian bermula saat ia berhenti di pinggir jalan.

Tak lama, dua orang asing menghampirinya dengan sikap mencurigakan.

Tidak berselang lama, seorang pria bernama Parto muncul dan langsung menyerang mobil yang dikendarainya.

“Keluar kau, kubunuh kau!” bentak Parto sembari berusaha membuka pintu mobil (tutur ST).

Bahkan ia sempat mencoba memukul ST lewat celah kaca yang sedikit terbuka.

Merasa terancam, ST tancap gas untuk menyelamatkan diri.

Namun upaya itu justru memicu aksi pengejaran.

Sekelompok orang dengan sepeda motor serta sebuah mobil Avanza silver terus memburu ST di jalanan.

Beruntung, ST berhasil lolos dari maut setelah kejar-kejaran menegangkan tersebut.

Insiden ini menyingkap dugaan praktik mafia BBM bersubsidi yang sudah lama menjadi rahasia umum di kawasan tersebut.

Informasi yang beredar menyebut lokasi kejadian kerap digunakan sebagai tempat transaksi ilegal BBM subsidi jenis solar dan pertalite.

Modusnya, BBM dari truk tangki Pertamina diduga disedot atau dipindahkan ke jerigen, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Praktik kotor ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menekan masyarakat kecil yang seharusnya berhak menikmati BBM bersubsidi.

Pertanyaan besar pun mencuat, siapa dalang di balik bisnis haram ini?

Apakah ada oknum yang membekingi sehingga berani bertindak brutal terhadap seorang wartawan?

ST telah melaporkan insiden tersebut ke Polsek Padang Bolak.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

Kasus ini bukan hanya soal penganiayaan terhadap wartawan yang dilindungi undang-undang, melainkan juga menyangkut praktik mafia BBM bersubsidi yang merugikan banyak pihak.

Publik mendesak agar para pelaku pengeroyokan segera ditangkap, dan jaringan mafia “kencing minyak” di Paluta dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Jika dibiarkan, kasus ini dapat menjadi preseden buruk serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Artikel Diduga Mafia BBM Subsidi di Paluta Ancam Nyawa Wartawan, Polisi Didesak Bertindak pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Medan, LIVESUMUT.com – Ongku Parmohonan Harahap, seorang korban penganiayaan dan pengeroyokan, menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Merasa tidak mendapat keadilan, Ongku berencana melaporkan penyidik terkait ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (21/1/2025), Ongku mengungkapkan bahwa selama delapan bulan terakhir, penyelidikan kasusnya terkesan tidak serius.

“Penyidik kerap beralasan bahwa perkara ini sedang dalam lidik. Padahal, seharusnya mereka bersikap profesional dan memberikan pelayanan yang transparan,” ujarnya.

Kasus ini bermula saat Ongku bersama rekan-rekannya melakukan orasi di depan Kantor Bupati Padang Lawas Utara pada Senin (20/3/2024).

Ia dan satu rekannya menjadi korban penganiayaan oleh oknum yang diduga honorer Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara.

Meskipun rekannya memilih jalur damai, Ongku tetap melanjutkan proses hukum.

Namun, hingga kini, laporan yang dibuatnya tidak menemui kejelasan.

Penyidik disebutkan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.

Ongku menduga bahwa alasan tersebut digunakan untuk menghentikan kasusnya secara sepihak.

Muhammad Zulfahri Tanjung, seorang penggiat sosial, turut bersuara atas kasus ini.

Ia menegaskan bahwa tindakan oknum Satpol PP yang terlibat dalam penganiayaan melanggar fungsi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

“Satpol PP seharusnya menjalankan tugas sesuai peraturan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kalau ada dinamika seperti dorong-dorongan saat unjuk rasa, itu adalah hal biasa,” katanya.

Zulfahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP agar insiden serupa tidak terulang.

Selain itu, ia mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan, untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus Ongku Parmohonan Harahap.

Ongku berharap agar pihak kepolisian bersikap profesional sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang mengamanatkan agar setiap anggota Polri menjalankan tugas secara profesional, prosedural, cepat, tepat, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan keadilan atas penganiayaan yang dialaminya.

“Saya hanya ingin keadilan ditegakkan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum. Jangan sampai korban seperti saya merasa ditinggalkan oleh aparat penegak hukum,” tutupnya.

Artikel Laporan Mandek 8 Bulan, Korban Penganiayaan Akan Laporkan Penyidik Polsek Padang Bolak ke Propam Polda Sumut pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.