Meski berkali-kali diberitakan dan bahkan pernah ditertibkan aparat, praktik tambang emas ilegal ini tetap berjalan seolah tanpa hambatan.

Lebih parah lagi, aktivitasnya tampak semakin masif dan terang-terangan.

Di beberapa titik seperti Aek Natas dan Adian Nasonang, deru mesin dompeng kembali terdengar.

Hal ini menandakan bahwa para pelaku tak gentar sedikit pun terhadap tindakan hukum yang selama ini dinilai hanya bersifat sesaat.

Melihat kondisi tersebut, warga setempat pun mulai mempertanyakan keseriusan penegakan hukum yang dilakukan selama ini.

Mereka menilai bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut justru semakin berani dan terang-terangan

“Baru sebentar saja berhenti, beberapa hari kemudian hidup lagi. Seolah tak ada efeknya sama sekali,” ujar seorang warga kepada wartawan, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengaku melihat sendiri penertiban oleh Polres Tapsel beberapa waktu lalu, namun hasilnya dinilai tak lebih dari formalitas.

Menurutnya, bukan hanya hukum yang seperti “tumpul ke atas”, tetapi juga ada dugaan kuat bahwa praktik ilegal ini dibiarkan karena adanya kepentingan tertentu.

“Saya tidak mengerti, kenapa aktivitas mereka semakin bebas. Jangan-jangan karena ada yang ‘mengamankan’,” ucapnya dengan nada kesal.

Selain mencemari lingkungan dan merusak hutan, aktivitas PETI ini juga disinyalir menggerogoti potensi pendapatan daerah karena para pelaku sengaja menghindari pajak.

“Ini bukan hanya kriminal lingkungan, tapi juga merugikan negara. Jangan ada pembiaran,” tegasnya.

Dugaan adanya keterlibatan oknum semakin menguat setelah disampaikan Ketua Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA), Stevenson Ompu Sunggu.

Ia menilai masifnya aktivitas tambang liar tidak mungkin berjalan tanpa “dukungan” dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Melihat geliat aktifitas tambang ilegal yang terus hidup, sangat jelas ada permainan. Ada dugaan kuat soal upeti – itu praktik lama yang terus berulang,” ujar Stevenson.

Ia menegaskan bahwa persoalan PETI seharusnya mudah diberantas jika aparat bertindak profesional dan konsisten.

“Ini kejahatan yang merusak lingkungan, merusak kehidupan masyarakat, dan merusak kewibawaan negara. Kalau aparat serius, tambang liar tak akan bertahan 24 jam,” tegasnya.

Stevenson menyatakan pihaknya akan kembali melaporkan aktivitas ilegal ini dan mendesak Kepolisian serta Pemerintah Daerah untuk bertindak tanpa pandang bulu.

Ia meminta agar aparat tidak hanya menindak operator di lapangan, tetapi juga mengusut pihak yang diduga menerima setoran sehingga praktik PETI terus beroperasi.

Keresahan warga dan suara kelompok masyarakat sipil ini seharusnya menjadi alarm keras bagi aparat dan pemerintah.

Tanpa langkah tegas dan transparan, publik akan terus bertanya-tanya, apakah tambang ilegal ini dibiarkan, atau memang dilindungi?.

Lingkungan yang rusak bisa dipulihkan, tetapi kepercayaan publik yang hilang jauh lebih sulit dikembalikan.

Artikel Tambang Ilegal di Angsel Makin Bebas Beroperasi, Ada Pembiaran atau Ada Upeti? pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Jakarta, LIVESUMUT.com – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa tidak ada istilah “Pelaksana Tugas (Plt) Presiden” yang disematkan pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam waktu dekat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa tugas Wakil Presiden untuk menjalankan fungsi presiden selama presiden bertugas di luar negeri adalah ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasan menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan, Wakil Presiden memang memiliki kewenangan untuk menggantikan sementara tugas presiden, terutama ketika kepala negara sedang menjalankan tugas di luar negeri.

“Kan selama ini sudah terjadi seperti itu, presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas presiden adalah wakil presiden,” ujar Hasan dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hasan juga menegaskan bahwa situasi serupa telah berlangsung di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam konteks tersebut, pengangkatan Wakil Presiden sebagai pelaksana sementara tugas presiden selalu diatur melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Ya akan berlaku sama. Jadi buat saya, yang seperti ini tidak perlu disalahartikan, tidak ada istilah Plt presiden,” jelas Hasan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri pada pekan depan.

Kegiatan ini meliputi partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, yang akan diadakan pada 14-16 November 2024, serta KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru, yang akan digelar pada 13-16 November 2024.

Artikel Istana Tegaskan Tak Ada Istilah “Plt Presiden” untuk Wakil Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.