Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga pemerhati lingkungan, serta narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rahmayani Saragih selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPPLH merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“RPPLH menjadi landasan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan naskah akademik dan regulasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan aplikatif.

Melalui forum diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat merumuskan regulasi yang kuat dan berdaya guna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ranperda RPPLH nantinya diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Penyusunan RPPLH juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Taput dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang terencana, terukur, dan berorientasi jangka panjang, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam dapat terus terjaga.

Artikel Pemkab Taput Matangkan Ranperda RPPLH, Perkuat Fondasi Pembangunan Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.