Namun, dalam kebijakan tersebut, masih terdapat sejumlah wilayah yang NJOP-nya tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian justru mengalami kenaikan.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi A. Sitanggang, dalam Rapat Ekspose Lanjutan Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali serta Pendetailan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kota Pematangsiantar, Kamis (12/2/2026).

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka No. 6, dan menjadi forum pembahasan penting terkait kebijakan penyesuaian NJOP yang selama ini menjadi sorotan publik.

Rincian Kelurahan yang Mengalami Penurunan NJOP

Dalam siaran tertulis yang diterima media Livesumut.com pada Kamis malam (12/2/2026), Notaris Dr. Henry Sinaga, SH, SpN, M.Kn, memaparkan secara rinci wilayah-wilayah yang mengalami penurunan NJOP.

Untuk Kecamatan Siantar Marihat, kelurahan yang NJOP-nya diturunkan meliputi: Sukamaju, Pardamean, Sukaraja, Bp Nauli, Mekar Nauli, Suka Makmur, dan Parhorasan Nauli.

Di Kecamatan Siantar Martoba, penurunan NJOP terjadi di: Sumber Jaya, Tambun Nabolon, Tanjung Tongah, Naga Pitu, Tanjung Pinggir, Naga Pita, dan Pondok Sayur.

Sementara Kecamatan Siantar Sitalasari mencakup: Bah Sorma, Bukit Sofa, Setia Negara, Gurilla, dan Bah Kapul.

Untuk Kecamatan Siantar Marimbun, penurunan NJOP terjadi di: Simarimbun, Naga Huta, Pematang Marihat, Tong Marimbun, Marihat Jaya, dan Naga Huta Timur.

Adapun di Kecamatan Siantar Timur, kelurahan yang mengalami penurunan NJOP yaitu: Kebun Sayur, Tomuan, Pahlawan, Siopat Suhu, Pardomuan, dan Asuhan.

Notaris Henry Sinaga Terima Penurunan, Tolak Kenaikan NJOP

Menanggapi kebijakan tersebut, Notaris Henry Sinaga, yang dikenal publik dengan julukan Bapak NJOP Siantar karena konsistensinya mengawal penolakan kenaikan NJOP hingga 1.000 persen di Kota Pematangsiantar, menyatakan sikap tegas.

Setelah melalui diskusi panjang dan alot dalam rapat, ia menegaskan menerima dengan baik penurunan NJOP yang dilakukan Pemko. Namun, ia secara tegas menolak adanya kenaikan NJOP di beberapa kelurahan.

Menurutnya, kenaikan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak didukung data yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu, Henry Sinaga meminta agar Pemko Pematangsiantar tidak melakukan kenaikan NJOP di wilayah mana pun.

Dorongan Peninjauan NJOP di Tiga Kecamatan Lain

Di akhir rapat, Henry Sinaga kembali mengingatkan Sekda Junaedi A. Sitanggang agar Pemko melakukan peninjauan kembali NJOP untuk seluruh kelurahan di tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Siantar Barat, Siantar Utara, dan Siantar Selatan.

Langkah tersebut, menurutnya, penting demi terciptanya keadilan dan rasa keadilan fiskal bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar. Menanggapi hal tersebut, Sekda menyampaikan komitmen bahwa Pemko akan melakukan peninjauan kembali NJOP di tiga kecamatan tersebut pada tahun 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa proses evaluasi NJOP di Kota Pematangsiantar belum berakhir dan masih akan berlanjut secara bertahap.

“Selamat buat rakyat Kota Siantar yang NJOP nya telah diturunkan oleh Pemko, saya akan terus mengawal agar peninjauan kembali dilakukan untuk tiga Kecamatan yang belum,” sebut Dr Henry, mengakhiri di siaran tertulisnya.

Artikel Pemko Siantar Turunkan NJOP di Lima Kecamatan, Sejumlah Kelurahan Justru Naik pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, secara resmi membuka Temu Muka dan Dialog Kerukunan Umat Beragama Kota Pematangsiantar Tahun 2025.

Acara ini digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Convention Hall Siantar Hotel, Jalan WR Supratman, Senin (29/09/2025).

Dalam sambutan tertulisnya, Wesly mengapresiasi kontribusi FKUB yang terus menjaga kedamaian di tengah keberagaman masyarakat.

“Kota Pematangsiantar dikenal sebagai kota yang penuh keberagaman. Keberagaman ini adalah anugerah Tuhan yang patut kita jaga dan rawat bersama. Di kota ini, berbagai agama, etnis, dan budaya hidup berdampingan secara harmonis, sehingga menjadi kekuatan besar bagi persatuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Junaedi membacakan sambutan Wali Kota.

Ia menambahkan, dialog antar umat beragama bukan hanya wadah silaturahmi, melainkan sarana mempererat persaudaraan, menyelesaikan perbedaan dengan bijak, serta memperkuat nilai-nilai toleransi.

“Pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila suasana aman, damai, dan penuh kekeluargaan dapat tercipta di tengah-tengah masyarakat. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, serta membangun Kota Pematangsiantar yang semakin Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” sebutnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pematangsiantar, Dr H Al Ahyu MA, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan dialog ini.

Ia menyampaikan rasa syukur atas capaian Pematangsiantar yang kembali masuk 5 besar Indeks Kota Toleransi versi Setara Institute.

“Kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat beragama di Kota Pematangsiantar atas capaian kota kita yang menduduki peringkat kelima dalam Indeks Kota Toleransi. Kota kita terukun kembali bertengger di lima besar. Ini sebuah surprise yang patut disyukuri,” terangnya.

Menurutnya, menjaga kerukunan merupakan harga yang sangat mahal dan harus terus dipelihara.

“Kementerian Agama sedang berupaya dan secara sistematis meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Di Siantar, kita sudah merasakan seluruh umat beragama hidup rukun tanpa konflik. Inilah perspektif Kementerian Agama: beragama secara keimanan tanpa lagi bertengkar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Alfonso Sinaga menekankan pentingnya dialog lintas agama dalam mengantisipasi gesekan sosial di tengah pesatnya pertumbuhan kota.

“Kota Pematangsiantar sangat rentan terhadap gesekan antar umat beragama. Karena itu, kita harus mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Dialog seperti ini adalah salah satu cara menjaga dan meningkatkan kerukunan,” ujarnya.

Alfonso juga berharap FKUB semakin berperan sebagai wadah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan media aspirasi umat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Pematangsiantar.

Artikel Dialog Kerukunan Umat Beragama 2025 Digelar, Siantar Masuk 5 Besar Kota Toleransi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Harapan masyarakat Pematangsiantar atas keadilan nilai jual objek pajak (NJOP) akhirnya menemui titik terang. (Foto: Dr. Henry Sinaga dan Sekda Pematangsiantar Junaedi Sitanggang)

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyatakan akan mencabut kebijakan kenaikan NJOP sebesar 1.000 persen, setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Kabar ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang dalam dialog resmi bersama Notaris Dr. Henry Sinaga, SH, MKN, Senin (15/9/2025) pukul 09.00 WIB di ruang kerja Sekda.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dr Henry yang menanyakan kepastian atas janji Wali Kota untuk membatalkan kenaikan NJOP.

Dalam keterangan tertulisnya, Dr Henry mengungkapkan bahwa Sekda menyampaikan komitmen Pemko.

“Pemko Pematangsiantar akan mencabut Keputusan Wali Kota terkait kenaikan NJOP 1.000 persen setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta,” jelasnya.

Namun, Dr Henry menegaskan bahwa pencabutan harus diberlakukan sejak tahun 2021, bukan hanya 2024.

“Kenaikan NJOP 1.000 persen dimulai sejak tahun 2021. Artinya perubahan NJOP harus merujuk kepada NJOP tahun 2020. Jika pencabutan hanya dilakukan tahun 2024 saja, maka tidak akan berpengaruh signifikan, karena NJOP tahun 2024 sudah mengalami kenaikan yang tinggi akibat kenaikan NJOP tahun 2021,” terangnya.

Lebih lanjut, Dr Henry memastikan akan terus mengawal proses ini agar tidak memberatkan masyarakat.

“Saya akan tetap mempersoalkannya apabila pencabutan keputusan wali kota tersebut masih memberatkan dan meresahkan masyarakat Kota Siantar,” tegasnya.

Selain isu NJOP, dialog juga membahas berbagai persoalan lain yang membebani warga, termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kendala pelayanan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Sekda menunjukkan sikap terbuka.

Ia berjanji segera menindaklanjuti setiap permasalahan.

Bahkan, ia meminta agar laporan masyarakat bisa langsung disampaikan melalui nomor kontak pribadinya.

“Sekda juga berjanji akan menyampaikan informasi tersebut secara tertulis kepada saya,” tambah Dr Henry.

Dialog tersebut turut dihadiri unsur Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Pematangsiantar, yakni Yenny Nainggolan, M. Iqbal, dan David Yamin, sementara Sekda didampingi staf Bagian Hukum.

Dengan adanya kepastian pencabutan kenaikan NJOP 1.000 persen ini, masyarakat Siantar kini menanti langkah konkret Pemko usai konsultasi ke Mendagri, agar beban pajak yang selama ini memberatkan dapat segera diringankan.

Artikel Dialog Dr Henry Sinaga dan Sekda: Pemko Siantar Siap Cabut Kenaikan NJOP 1.000 Persen pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.