Samosir, LIVESUMUT.com – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Dandim 0210/TU Letkol Inf. Ronald Tampubolon turun langsung ke lapangan untuk membersihkan gulma eceng gondok yang menutupi permukaan danau di Desa Palipi, Kecamatan Palipi pada Kamis (12/6/2025).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kodam I/Bukit Barisan.

Semangat gotong royong kembali menggema di tepian Danau Toba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Karya Bhakti TNI Manunggal Memelihara Danau Toba Bersinar, Bersih, Nauli dan Ringgas, yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Korem 023/KS.

Khusus di Kabupaten Samosir, kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Toba.

Pemkab Samosir mengerahkan sejumlah alat berat seperti ekskavator dan dump truck, serta didukung oleh TNI dengan kapal pengangkut, conveyor, dan tiga unit perahu ponton.

Kegiatan ini melibatkan ratusan personel dari Kodim 0210/TU, Polsek Palipi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, masyarakat umum, hingga pelajar dari SMKN 1 Palipi.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menekankan bahwa kebersihan Danau Toba adalah tanggung jawab bersama.

“Kami mendukung program TNI Manunggal memelihara Danau Toba melalui karya bhakti pembersihan eceng gondok hari ini dan turun langsung mengangkat eceng gondok. Kegiatan ini juga untuk memberi contoh kepada masyarakat agar ikut serta menjaga kebersihan Danau Toba,” kata Vandiko.

Lebih lanjut, Vandiko menjelaskan bahwa eceng gondok yang telah diangkat akan dicacah dan diolah menjadi pupuk organik.

“Selain menjaga kebersihan Danau Toba, eceng gondok untuk dijadikan pupuk organik dengan harapan danau bersih pertanian bisa lebih subur juga. Harapan kami alat bantuan KASAD ini bisa digunakan secara terus menerus untuk membersihkan eceng gondok sesuai kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Dandim 0210/TU Letkol Inf. Ronald Tampubolon menyampaikan bahwa pembersihan eceng gondok merupakan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

“Pagi ini kita langsung bergerak bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat untuk membersihkan eceng gondok.

Harapan kami apabila Danau Toba ini bersih sehingga bisa dirasakan keindahannya oleh generasi penerus kita,” ucap Ronald.

“Untuk saat ini prioritas utama kita adalah mengangkat dulu ke darat, progres selanjutnya kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk tindakan selanjutnya,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, seperti Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

“Kami dari Forkopimda menyampaikan saran ke pemerintah pusat agar memikirkan cara untuk mengantisipasi perkembangan eceng gondok ini sehingga tidak muncul dan muncul lagi. Kita semua bertanggung jawab sampai ke anak cucu kita,” kata Karya.

Dukungan penuh juga datang dari Kepolisian, seperti disampaikan Kabag Ops Polres Samosir Tito.

“Polres Samosir siap mendukung seluruh kegiatan TNI bersama Forkopimda maupun Pemkab Samosir,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kasi Ter Rem 023/KS Soni Bolin Steven Simanjuntak, Pabung 0210/TU G. Sebayang, Danramil Palipi J. Siringoringo, Kapolsek Palipi P. Sinaga, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis PUTR Rudimantho Limbong, Kadis Kopnakerindag Rista Sitanggang, dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho.

Artikel Bupati Samosir dan Dandim 0210/TU Kompak Bersihkan Eceng Gondok pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Samosir, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 pada Rabu (11/6/2025) di Aula Kantor Bupati.

Rapat ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi penanganan Karhutla dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang terus meningkat.

Dipimpin langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, S.T, rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, kelompok tani hutan, serta berbagai unsur penanggulangan bencana.

Berdasarkan laporan BPBD, hingga pertengahan 2025, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 382 hektare dengan 13 titik api tersebar di wilayah Kabupaten Samosir.

Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk membuka rapat dengan menekankan pentingnya sinergi.

“Kita ingin tahun depan tidak ada lagi kejadian serupa. Rakor ini menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan strategi bersama,” ujarnya.

Isu penegakan hukum menjadi sorotan dalam rakor ini.

Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K dengan tegas menyampaikan perlunya langkah hukum yang lebih konkret.

“Faktor utama karhutla adalah manusia. Kita sudah lakukan sosialisasi, patroli, dan pemasangan spanduk larangan. Namun upaya represif tetap diperlukan, penegakan hukum harus ditegakkan bagi pelaku pembakaran hutan,” tegasnya.

Kapolres juga memperkenalkan aplikasi “Lancang Kuning” milik Polri yang mampu mendeteksi titik panas secara real-time.

Ia meminta dukungan Pemkab untuk pengadaan alat pemadam seperti pompa jinjing dan sprinkler air untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Kepala Pelaksana BPBD, Sarimpol Manihuruk, mengungkapkan bahwa musim kemarau yang telah dimulai sejak Mei 2025 membuat Samosir masuk kategori wilayah dengan risiko karhutla tinggi.

“Kami mengidentifikasi penyebab dominan karhutla berasal dari aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan untuk pakan ternak,” katanya.

Upaya teknis juga dikemukakan Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH XIII Dolok Sanggul, Toga Sinurat.

Ia mengusulkan inovasi pencegahan lewat sekat bakar.

“Konsep ini belum pernah diterapkan di Samosir. Padahal, sekat bakar, baik alami seperti sungai, maupun buatan seperti parit sangat efektif membatasi penyebaran api,” jelasnya.

Dukungan penuh juga datang dari Manggala Agni.

Kepala Dalops, Anggiat Sinaga, mengumumkan rencana pelatihan teknis penanganan karhutla pada 24–26 Juni 2025.

Mereka juga telah aktif melakukan patroli bersama TNI dan Polri.

Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Samosir mendukung langkah tegas.

Kasi Intel Kejari, Richard Parningotan Simare-mare, menyatakan, “Tindak tegas pelaku pembakaran. Penindakan adalah solusi utama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat akar rumput.

“Kita harus berdayakan KTH agar ikut menjaga hutan. Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, ini juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bahkan tanpa anggaran besar,” ujarnya.

Menutup rakor, Bupati Vandiko menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.

“Edukasi masyarakat adalah kunci. Camat dan Kades harus terus sosialisasikan larangan pembakaran. Kita juga akan memasang imbauan tertulis di rumah warga. Mari kita jaga hutan Samosir, demi keberlangsungan ekosistem dan masa depan generasi mendatang,” pesannya.

Plt. Kasi Humas Polres Samosir Brigpol Gunawan Situmorang menyampaikan bahwa rapat ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Pokja Terpadu Siaga Karhutla, dengan BPBD sebagai leading sector.

Rapat berlangsung aman dan tertib hingga selesai.

Artikel 382 Hektare Terbakar, Samosir Sepakat Bentuk Pokja Siaga Karhutla pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Samosir, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk menjaga harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir pada Senin, 20 Mei 2025.

Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menyampaikan bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kenaikan harga pupuk bersubsidi di atas HET.

“Untuk pupuk bersubsidi tidak ada toleransi sedikitpun yang memungkinkan adanya kenaikan harga di atas HET,” tegas Hotraja.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kasintel Kejari Samosir Richard Simaremare, Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang, para distributor pupuk bersubsidi (CV. Jo Parlambasan, CV. Warren Raja, dan CV. Serenauli), kios pupuk se-Kabupaten Samosir, serta tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Hotraja mengingatkan para distributor dan kios agar turut membantu menyukseskan program pemerintah, khususnya dalam menanggapi keluhan petani yang kini semakin cepat menyebar melalui media sosial.

“Banyak informasi yang dapat disampaikan secara langsung,” ujarnya, merujuk pada isu yang menyebutkan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Samosir telah melampaui HET akibat ulah sejumlah kios.

Hotraja memastikan bahwa Pemkab Samosir akan bertindak tegas bersama aparat penegak hukum terhadap kios yang terbukti menaikkan harga di atas HET.

“KP3 juga harus bekerja dengan tegas. Termasuk penyuluh di lapangan agar memberi laporan apabila ditemukan adanya penyimpangan kenaikan harga pupuk bersubsidi,” tegasnya lagi.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah harus mengacu pada aturan nasional.

“Distributor maupun kios sebagai mitra pemerintah, diminta untuk mengikuti peran pemerintah sebagai mitra dalam pelayanan, pengabdian yang melekat kepada masyarakat,” ujarnya.

Kasi Intel Kejari Samosir, Richard N. Simaremare, mendukung sikap tegas Pemkab dengan menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh.

“Supaya semua kita hati-hati, ikuti peraturan yang ada. Hindari hal-hal kecil yang dapat menyebabkan bersentuhan dengan penegakan hukum. Kami juga akan melakukan pengawasan ke kios, melihat unsur pidana yang ada,” katanya.

Richard juga menambahkan, “Kalau ada petani sampai mengeluh kekurangan pupuk dan harga tinggi maka akan ada tindakan tegas, supaya jangan terulang.”

Senada dengan itu, Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang menegaskan bahwa pihak kepolisian akan turut mengawasi distribusi barang subsidi agar tidak disalahgunakan.

“Kepolisian dan Kejaksaan tidak setuju dan tidak mengamini kenaikan harga di luar HET. Program ketahanan pangan jangan sampai terhalang karena masalah kenaikan harga di atas HET, yah tidak ada toleransi dan kami tidak pernah mengamini hal tersebut,” tegas Martin.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir, Tumiur Gultom, menambahkan bahwa Pemkab memiliki wewenang untuk merekomendasikan pencabutan izin distributor atau kios yang melanggar aturan.

“HET berlaku ketika pupuk dijemput ke kios. Kendati demikian, sampai saat ini tidak ada aturan yang memperbolehkan kios untuk menaikkan harga di atas HET,” jelas Tumiur.

Adapun HET pupuk subsidi yang berlaku saat ini adalah: Urea Rp. 2.250/kg, NPK Rp. 2.300/kg, NPK Formula Khusus Rp. 3.300/kg, dan pupuk organik Rp. 800/kg.

Dengan berbagai pihak menyatakan sikap tegas, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Samosir dapat berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat maksimal bagi para petani.

Artikel Pemkab Samosir Tegas: Kios Jual Pupuk Bersubsidi di Atas HET Siap-Siap Kena Sanksi! pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.