Samosir, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 pada Rabu (11/6/2025) di Aula Kantor Bupati.
Rapat ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi penanganan Karhutla dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang terus meningkat.
Dipimpin langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, S.T, rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, kelompok tani hutan, serta berbagai unsur penanggulangan bencana.
Berdasarkan laporan BPBD, hingga pertengahan 2025, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 382 hektare dengan 13 titik api tersebar di wilayah Kabupaten Samosir.
Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk membuka rapat dengan menekankan pentingnya sinergi.
“Kita ingin tahun depan tidak ada lagi kejadian serupa. Rakor ini menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan strategi bersama,” ujarnya.
Isu penegakan hukum menjadi sorotan dalam rakor ini.
Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K dengan tegas menyampaikan perlunya langkah hukum yang lebih konkret.
“Faktor utama karhutla adalah manusia. Kita sudah lakukan sosialisasi, patroli, dan pemasangan spanduk larangan. Namun upaya represif tetap diperlukan, penegakan hukum harus ditegakkan bagi pelaku pembakaran hutan,” tegasnya.
Kapolres juga memperkenalkan aplikasi “Lancang Kuning” milik Polri yang mampu mendeteksi titik panas secara real-time.
Ia meminta dukungan Pemkab untuk pengadaan alat pemadam seperti pompa jinjing dan sprinkler air untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Kepala Pelaksana BPBD, Sarimpol Manihuruk, mengungkapkan bahwa musim kemarau yang telah dimulai sejak Mei 2025 membuat Samosir masuk kategori wilayah dengan risiko karhutla tinggi.
“Kami mengidentifikasi penyebab dominan karhutla berasal dari aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan untuk pakan ternak,” katanya.
Upaya teknis juga dikemukakan Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH XIII Dolok Sanggul, Toga Sinurat.
Ia mengusulkan inovasi pencegahan lewat sekat bakar.
“Konsep ini belum pernah diterapkan di Samosir. Padahal, sekat bakar, baik alami seperti sungai, maupun buatan seperti parit sangat efektif membatasi penyebaran api,” jelasnya.
Dukungan penuh juga datang dari Manggala Agni.
Kepala Dalops, Anggiat Sinaga, mengumumkan rencana pelatihan teknis penanganan karhutla pada 24–26 Juni 2025.
Mereka juga telah aktif melakukan patroli bersama TNI dan Polri.
Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Samosir mendukung langkah tegas.
Kasi Intel Kejari, Richard Parningotan Simare-mare, menyatakan, “Tindak tegas pelaku pembakaran. Penindakan adalah solusi utama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat akar rumput.
“Kita harus berdayakan KTH agar ikut menjaga hutan. Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, ini juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bahkan tanpa anggaran besar,” ujarnya.
Menutup rakor, Bupati Vandiko menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.
“Edukasi masyarakat adalah kunci. Camat dan Kades harus terus sosialisasikan larangan pembakaran. Kita juga akan memasang imbauan tertulis di rumah warga. Mari kita jaga hutan Samosir, demi keberlangsungan ekosistem dan masa depan generasi mendatang,” pesannya.
Plt. Kasi Humas Polres Samosir Brigpol Gunawan Situmorang menyampaikan bahwa rapat ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Pokja Terpadu Siaga Karhutla, dengan BPBD sebagai leading sector.
Rapat berlangsung aman dan tertib hingga selesai.
