Kajati Sumut hadir bersama para Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia mendampingi Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. St. Burhanuddin, PLT Wakil Jaksa Agung RI Prof. Asep N. Mulyana, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, serta Kepala Badan Pemulihan Aset.

Rapat kerja tersebut digelar dalam rangka evaluasi kinerja Kejaksaan RI selama Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung menyampaikan paparan mengenai capaian kinerja Kejaksaan sepanjang 2025 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.

Selain menyampaikan hasil kinerja, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anggaran yang layak dan proporsional sesuai dengan kebutuhan operasional Kejaksaan RI. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai diperlukan guna menunjang pelaksanaan program prioritas, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar dalam publikasi resminya usai rapat kerja menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan. Ia menegaskan bahwa Kejati Sumatera Utara akan berupaya maksimal menjalankan tugas dan fungsi, baik dalam pelayanan publik maupun penegakan hukum yang humanis, termasuk dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

“Kejati Sumut akan terus bekerja maksimal secara profesional dengan mengedepankan integritas guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, humanis dan modern”, ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara Rizaldi, SH., MH menyampaikan bahwa kehadiran Kajati Sumut dalam rapat kerja tersebut merupakan bentuk keseriusan pimpinan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Rizaldi, partisipasi aktif Kajati Sumut dalam forum bersama DPR RI menjadi wujud nyata pertanggungjawaban Kejaksaan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat RI, sekaligus mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga.

Artikel Kajati Sumut Hadiri Raker Kejaksaan RI dengan Komisi III DPR, Bahas Evaluasi Kinerja 2025 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Rapat laporan pertanggungjawaban antara Dinas Pendidikan dan Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar di kantor DPRD berlangsung alot selama tiga jam.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pematangsiantar Dani Lubis beserta jajarannya hadir untuk menjawab beragam pertanyaan mendasar yang dilontarkan para anggota dewan, Kamis (17/7/2025).

Salah satu pokok bahasan utama adalah tindak lanjut surat dari Gubernur Provinsi Sumut terkait pelaksanaan sekolah lima hari untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Dani Lubis menyampaikan bahwa surat tersebut masih dalam pembahasan internal Dinas Pendidikan dan akan segera didiskusikan lebih lanjut bersama Wali Kota.

Namun, rapat juga mengungkap sejumlah persoalan serius yang masih membelit Dinas Pendidikan.

Mulai dari anggaran yang belum terserap maksimal (Silva), penurunan jumlah siswa di sekolah negeri, hingga lemahnya kualitas sumber daya manusia di jajaran dinas.

Situasi semakin memanas ketika Kadisdik menyatakan peminat sekolah negeri meningkat pada tahun 2025.

Data yang diperiksa dewan justru menunjukkan sebaliknya: terjadi penurunan dari kuota 3.776 pada 2024 menjadi hanya 3.227 pada 2025.

Hal ini membuat Kadisdik terlihat hanya mampu “omon-omon” alias tidak dapat menjelaskan dengan baik fakta di lapangan.

Wakil Ketua Komisi II, Alfrizal Ginting, mengungkapkan rasa heran atas ketidakmampuan Kadisdik dalam menguasai data jumlah siswa.

Ia juga menyoroti minimnya aktivitas mobil patroli Dinas Pendidikan dalam menangani siswa bolos.

“Kasus siswa SMP negeri yang lompat pagar sekolah untuk bolos bahkan sempat viral, tapi tidak ada langkah nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II sekaligus pimpinan rapat, Hendra Pardede, berharap Kadisdik dapat memperbaiki performanya dan memimpin jajarannya dengan lebih baik.

“Kami berharap Kadisdik dapat lebih memimpin dengan baik dan memberikan contoh yang positif kepada seluruh jajaran di Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Rapat ini menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk segera berbenah, demi kualitas pendidikan yang lebih baik ke depannya.

Artikel Data Tak Sinkron, Kadisdik Kota Pematangsiantar “Omon-Omon” di Hadapan Komisi II DPRD pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Tapanuli Utara, LIVESUMUT.com – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsoran (JTP) Hutabarat, S.Si, M.Si, memimpin rapat evaluasi anggaran dan kinerja perangkat daerah di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, pada Jumat (07/03/2025).

Rapat ini digelar setelah Apel Gabungan yang diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta Direktur BUMD/Perseroda.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, Pj. Sekretaris Daerah, staf ahli, dan para asisten.

Dalam arahannya, Bupati JTP menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran guna memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memiliki dampak positif. Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan sesuai dengan prioritas pembangunan,” ujar Bupati Taput.

Selain itu, Bupati juga menyoroti efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Ia menginstruksikan agar durasi rapat dikurangi, tidak lebih dari dua jam, guna meningkatkan produktivitas.

“Mulai sekarang, kita harus lebih efisien dalam rapat. Maksimal dua jam saja, dengan pembahasan yang terfokus dan langsung ke inti permasalahan. Dengan demikian, kita bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan dan menindaklanjutinya di lapangan,” tegasnya.

Evaluasi juga mencakup anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah, yang harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran bansos dan hibah digunakan sesuai peruntukannya, transparan, dan tidak disalahgunakan,” tambah Bupati.

Lebih lanjut, Bupati JTP mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk disiplin dalam pengelolaan anggaran dan memastikan koordinasi antar-OPD berjalan optimal demi kepentingan masyarakat Tapanuli Utara.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam bekerja serta mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menghilangkan perbedaan politik pasca-Pilkada.

“Saat ini kita harus menghilangkan dinamika Pilkada yang lalu. Pilihan politik sudah berlalu, sekarang saatnya kita bersatu dan fokus dalam bekerja. Pemerintahan ini adalah untuk semua masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu,” tutupnya.

Rapat berlangsung interaktif dengan diskusi konstruktif.

Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara demi pelayanan publik yang lebih baik.

Artikel Pimpin Evaluasi Perdana, Bupati Taput Tekankan Transparansi dan Efektivitas Anggaran pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.