Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai pemerintah daerah melonjak hampir dua kali lipat, dari 53.032 peserta pada Juni 2024 menjadi 102.973 peserta pada Mei 2026.

Peningkatan tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi pelayanan kesehatan hingga tingkat dusun, pengoperasian puskesmas selama 24 jam, serta peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Tarutung, baik dari sisi tenaga medis, sarana-prasarana, maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

Perjalanan menuju cakupan kesehatan semesta juga menunjukkan tren yang terus membaik. Pada Desember 2024, capaian UHC meningkat menjadi 97,77 persen dengan jumlah peserta JKN mencapai 75.694 orang. Meski sempat mengalami penurunan tipis pada Mei 2025 menjadi 96,49 persen, capaian tersebut kembali meningkat menjadi 98,84 persen pada Desember 2025, kemudian 99,07 persen pada Januari 2026, hingga akhirnya mencapai 99,27 persen pada Mei 2026.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tapanuli Utara semakin dekat dengan target 100 persen UHC, yang berarti seluruh masyarakat berkesempatan memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal tanpa terkendala akses pembiayaan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang terus diperkuat oleh pemerintah daerah. Alokasi dana untuk pembayaran premi dan bantuan iuran JKN menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,17 miliar. Tahun 2024 tercatat Rp16,23 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp32,80 miliar pada tahun 2025.

Komitmen tersebut kembali dipertegas pada tahun 2026 melalui alokasi anggaran sebesar Rp38,06 miliar, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan sektor kesehatan sebagai investasi strategis untuk pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Bupati JTP Hutabarat menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Dukungan anggaran yang terus meningkat menjadi bukti nyata upaya pemerintah memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan.

Dengan semakin tingginya kepesertaan JKN dan capaian UHC yang hampir sempurna, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Sebab, kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, melainkan investasi terbaik untuk masa depan daerah dan generasi mendatang.

Artikel Pemkab Taput Gelontorkan Rp38 Miliar untuk JKN Tahun 2026 pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapanuli Utara, jajaran RSUD Tarutung, pimpinan perangkat daerah terkait, dan seluruh Kepala Puskesmas se-Tapanuli Utara.

Dalam arahannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas upaya pemetaan berbagai tantangan layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari tingginya angka kepesertaan, tetapi harus dibuktikan dengan kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani masalah biaya.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Pelayanan kesehatan harus merata hingga ke wilayah-wilayah ujung seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, dan Simangumban. Daerah-daerah tersebut harus memiliki dokter yang siaga, bukan hanya tenaga perawat atau bidan,” tegas Deni.

Wakil Bupati juga menyoroti fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, yakni baru mengurus atau mengaktifkan kepesertaan BPJS saat menghadapi kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan. Kondisi ini kerap menimbulkan kendala administrasi akibat masa tunggu aktivasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Taput menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh UPT Puskesmas, dan bidan desa agar lebih proaktif melakukan pendataan dan edukasi langsung kepada masyarakat.

“Petugas kesehatan harus aktif mendatangi warga, terutama ibu hamil dan kelompok rentan, untuk memastikan status kepesertaan mereka. Setiap kegiatan sosial maupun pertemuan masyarakat harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi agar warga lebih sadar pentingnya perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Selain penguatan kepesertaan, Pemkab Taput juga mendorong peningkatan kualitas layanan di tingkat Puskesmas. Pemerintah daerah menginginkan Puskesmas mampu berfungsi optimal layaknya layanan General Practice (GP) di negara maju, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit.

Sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan, Pemkab Taput akan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis di wilayah hub seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga dengan peningkatan fasilitas penanganan kedaruratan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien dari daerah terpencil tanpa harus menempuh perjalanan panjang menuju Tarutung.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan dua agenda prioritas nasional yang menjadi fokus bersama, yakni penguatan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan efisiensi pembiayaan layanan kesehatan di rumah sakit.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara Pemkab Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan, diharapkan layanan kesehatan yang inklusif, cepat, dan berkualitas dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok Bumi Bonapasogit.

Artikel Taput Perkuat UHC, Layanan Kesehatan Berkualitas  Menjangkau Hingga Daerah Terpencil pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.