Taput, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menegaskan komitmennya untuk memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) melalui sinergi yang lebih erat dengan BPJS Kesehatan. Fokus utama tidak hanya pada peningkatan angka kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses hingga ke wilayah terpencil.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapanuli Utara, jajaran RSUD Tarutung, pimpinan perangkat daerah terkait, dan seluruh Kepala Puskesmas se-Tapanuli Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas upaya pemetaan berbagai tantangan layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari tingginya angka kepesertaan, tetapi harus dibuktikan dengan kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani masalah biaya.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Pelayanan kesehatan harus merata hingga ke wilayah-wilayah ujung seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, dan Simangumban. Daerah-daerah tersebut harus memiliki dokter yang siaga, bukan hanya tenaga perawat atau bidan,” tegas Deni.
Wakil Bupati juga menyoroti fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, yakni baru mengurus atau mengaktifkan kepesertaan BPJS saat menghadapi kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan. Kondisi ini kerap menimbulkan kendala administrasi akibat masa tunggu aktivasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Taput menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh UPT Puskesmas, dan bidan desa agar lebih proaktif melakukan pendataan dan edukasi langsung kepada masyarakat.
“Petugas kesehatan harus aktif mendatangi warga, terutama ibu hamil dan kelompok rentan, untuk memastikan status kepesertaan mereka. Setiap kegiatan sosial maupun pertemuan masyarakat harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi agar warga lebih sadar pentingnya perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Selain penguatan kepesertaan, Pemkab Taput juga mendorong peningkatan kualitas layanan di tingkat Puskesmas. Pemerintah daerah menginginkan Puskesmas mampu berfungsi optimal layaknya layanan General Practice (GP) di negara maju, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit.
Sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan, Pemkab Taput akan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis di wilayah hub seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga dengan peningkatan fasilitas penanganan kedaruratan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien dari daerah terpencil tanpa harus menempuh perjalanan panjang menuju Tarutung.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan dua agenda prioritas nasional yang menjadi fokus bersama, yakni penguatan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan efisiensi pembiayaan layanan kesehatan di rumah sakit.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara Pemkab Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan, diharapkan layanan kesehatan yang inklusif, cepat, dan berkualitas dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok Bumi Bonapasogit.
