Toba, LIVESUMUT.com – Dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Pemerintah Kecamatan Silaen menggelar Rapat Pembahasan Program Ketahanan Pangan di Balai Data Kantor Camat Silaen, Kabupaten Toba, pada Rabu (26/2/2025).

Rapat ini merujuk pada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.

Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba beserta staf, Camat Kecamatan Silaen, Sekretaris Kecamatan beserta staf, Koordinator dan Pendamping Desa Kecamatan Silaen, 18 Kepala Desa, BPD, serta perangkat desa se-Kecamatan Silaen.

Dorongan Pemerintah untuk Swasembada Pangan Desa

Camat Silaen, Tumpal Panjaitan, SE, M.Si, menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan program pemerintah di desa.

Oleh karena itu, pihak kecamatan menghadirkan Plt. Kepala Dinas PMD PPA dan Pendamping Desa untuk memberikan penyuluhan terkait ruang lingkup Kepmendesa PDT RI Nomor 3 Tahun 2025, yang berfokus pada panduan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan melalui BUMDes/BUMDes Bersama.

Para peserta rapat diberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai mekanisme tata kelola desa.

“Silakan bertanya tentang mekanisme tata kelola dan aturan perundangan tentang desa seperti Peraturan Bupati, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang lainnya yang berkenaan dengan ketahanan pangan desa,” ujar Camat Silaen, sembari mengucap syukur atas terselenggaranya pertemuan ini dan secara resmi membuka rapat.

BUMDes sebagai Pilar Ketahanan Pangan Desa

Plt. Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Rafles Sergius Gultom, M.Si, menjelaskan bahwa 20% Dana Desa dapat dialokasikan untuk Program Ketahanan Pangan desa sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2025.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes.

“Desa Lumbandolok, Kecamatan Silaen, sudah mulai merevitalisasi BUMDes dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Desa harus mempersiapkan dan membenahi segala hal guna mensukseskan program ketahanan pangan. Desa-desa lain di Kecamatan Silaen juga diimbau untuk segera melakukan upaya yang sama, membentuk BUMDes/BUMDes Bersama Reguler,” papar Rafles Sergius Gultom.

Untuk mempercepat program ini, Kecamatan Silaen akan segera membentuk BUMDes Bersama (BUMDesma) yang mengelola program ketahanan pangan guna mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah pusat juga telah memberikan kemudahan dalam penerbitan akta pendirian berupa badan hukum.

Pendampingan dan Regulasi bagi Desa

Dalam sesi berikutnya, Lenny Nainggolan, SE, selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan regulasi terkait program pemberdayaan masyarakat, termasuk pembentukan BUMDes, BUMDesma, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BUMDes dan Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Ia menekankan bahwa BUMDes/BUMDesma, Koperasi Desa, serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan akan menjadi pelaksana utama Program Ketahanan Pangan Desa.

Saat ini, terdapat 5 BUMDes di Kecamatan Silaen yang masih membutuhkan pembenahan agar dapat lebih optimal dalam menjalankan program ketahanan pangan.

Jika terdapat kesepakatan dari beberapa desa, maka akan dilakukan pembentukan BUMDesma Kecamatan Silaen, yang nantinya akan mengelola sektor pertanian dan peternakan.

Selain itu, BUMDesma juga akan bertanggung jawab dalam mengorganisir tenaga kerja, perencanaan program, penyediaan modal, hingga pencatatan keuangan.

Keuntungan yang dihasilkan akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rencana Tindak Lanjut

Pada sesi tanya jawab, peserta rapat menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait program pemberdayaan desa, pembentukan BUMDes/BUMDesma, serta mekanisme penyertaan modal ke BUMDesma.

Narasumber menjawab dengan jelas, menitikberatkan pada Program Ketahanan Pangan dan strategi pelaksanaannya.

Setelah istirahat makan siang, rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Vinky Pasaribu, SE, perwakilan dari Dinas PMD PPA.

Ia menjelaskan mekanisme pembentukan BUMDesma dan mengajak kepala desa untuk bersepakat menggunakan Dana Desa guna dikelola oleh BUMDesma.

“Susunan kepengurusan BUMDesma terdiri dari 11 orang, minimal 9 orang. Desa diharapkan sudah dapat memastikan produk unggulan BUMDesma. Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan MoU untuk pendamping bersertifikat dalam pengelolaan BUMDesma,” terang Vinky Pasaribu.

Pertemuan untuk pembentukan BUMDesma telah dijadwalkan pada Selasa, 4 Maret 2025 mendatang.

Sesuai dengan kesepakatan para Kepala Desa, BUMDesma akan diproyeksikan menjadi pengelola program strategis pemerintah di desa se-Kecamatan Silaen, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati, Kecamatan Silaen optimis bahwa program ini akan membawa dampak positif bagi ketahanan pangan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Kecamatan Silaen Siapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Medan, LIVESUMUT.com – Peringatan Hari Bhakti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara ke-79 yang jatuh pada Selasa (3/12/2024) menjadi sorotan karena belum mampu mendukung program swasembada pangan bagi petani, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam momen peringatan ini, pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR dinilai masih jauh dari harapan, terutama dalam mendukung kebutuhan para petani.

Tahun 2023-2024 mencatatkan kinerja yang buruk, di mana berbagai permasalahan infrastruktur, seperti tidak adanya perawatan dan pembangunan bendungan permanen, terus menjadi keluhan utama petani di daerah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dengan salah satu cita-citanya adalah swasembada pangan yang didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Namun, implementasi di lapangan masih belum sesuai dengan tujuan tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait keluhan ribuan petani di Bendungan Bandar Sidoras, Desa Cinta Dame, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) PUPR memilih untuk tidak berkomentar.

“Jangan itulah bang, kalau bisa tanya terkait ulang tahun kita aja biar lebih meriah,” ungkap Brawijaya kepada awak media.

Brawijaya, yang merupakan pejabat baru di Kementerian PUPR, diduga tidak mengetahui keluhan petani terkait kondisi Bendungan Bandar Sidoras.

Bendungan tersebut, yang seharusnya menjadi solusi untuk pengairan lahan pertanian, tidak pernah mendapat perawatan atau pembangunan permanen selama puluhan tahun.

Menurut data, dari total 61 unit bendungan yang direncanakan di Sumatera Utara, hanya 53 yang telah selesai dibangun.

Namun, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani.

Dengan jaringan irigasi seluas 1,24 juta hektare yang seharusnya mampu mengendalikan banjir dan mengairi tanaman, fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya pemeliharaan membuat sedimentasi menumpuk dan drainase tidak berfungsi.

Lebih miris lagi, ratusan petani di Desa Cinta Dame secara swadaya membangun bendungan menggunakan biaya pribadi untuk keperluan bronjong dan batu-batu tanpa bantuan dari Dinas PUPR Sumut.

“Kami petani tidak tahu apakah ada anggaran untuk pemeliharaan Bendungan Bandar Sidoras ini, tapi faktanya kami ratusan mewakili ribuan petani tidak ada bantuan dari Dinas PUPR dan membangun bendungan ini,” keluh Lusben, seorang petani setempat.

Lusben juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo.

“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo untuk turun langsung ke sini, terutama di Bendungan Bandar Sidoras ini. Kami butuh bendungan permanen demi mencapai swasembada pangan seperti Asta Cita Bapak Prabowo,” tutupnya.

Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki infrastruktur pertanian, khususnya di Sumatera Utara, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Artikel Hari Bhakti PUPR ke-79: Petani Mengeluh, Infrastruktur Belum Dukung Swasembada Pangan pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.