Pertemuan dengan Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menjadi bagian dari strategi Pemkab Taput untuk mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Bukan sekadar menyampaikan keluhan, Bupati JTP datang membawa sejumlah usulan teknis dan kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat.

Data Dinas PUTRHub menunjukkan, saat ini baru sekitar 51,34 persen jaringan irigasi daerah yang berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam menopang produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Karena itu, Pemkab Taput mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui sejumlah program, di antaranya Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Selain rehabilitasi jaringan yang sudah ada, Pemkab juga mendorong pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru yang akan melayani sekitar 3.200 hektare lahan di Pahae Jae dan Purbatua. Usulan serupa disampaikan untuk jaringan irigasi Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri yang mencakup sekitar 1.420 hektare lahan di Kecamatan Sipoholon.

Persoalan banjir dan kerusakan tanggul juga menjadi agenda utama. Pemkab mengusulkan normalisasi sungai serta pembangunan sheetpile dan groundsill di sejumlah titik Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batangtoru, dan Sungai Aek Situmandi.

Menurut Bupati JTP, kondisi pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan kebutuhan daerah hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas,” ujar JTP.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan jaringan irigasi dan keamanan infrastruktur sungai.

Upaya jemput bola tersebut mendapat respons positif dari Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Ia menilai komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan BBWS dapat mempercepat proses penanganan di lapangan.

Feriyanto juga mengapresiasi keseriusan Bupati Taput dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.

“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini,” kata Feriyanto.

Hasil pertemuan itu pun membawa kabar konkret bagi masyarakat Taput. BBWS Sumatera II memastikan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon masuk dalam penanganan tahun anggaran 2026.

Lokasi yang menjadi prioritas berada di kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung. Selain perbaikan tanggul, akan dibangun pula groundsill di tiga titik untuk membantu menaikkan sekaligus menstabilkan dasar sungai.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan permukiman dari ancaman luapan dan erosi sungai.

Bagi Pemkab Taput, pertemuan ini bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan bagian dari strategi mempercepat hadirnya solusi. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi bersama BBWS, pemerintah daerah berharap pemulihan infrastruktur air dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi keberlangsungan lahan pertanian di Tapanuli Utara.

Artikel Bupati Taput Jemput Bola ke BBWS II, Pastikan Tanggul Aek Sigeaon Diperbaiki Tahun Ini pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Peluncuran program tersebut berlangsung di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pangururan, Selasa (28/4/2026), ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom. Suasana penuh harapan tampak menyelimuti warga yang selama ini kerap menghadapi kesulitan air bersih di kawasan perbukitan.

Kegiatan launching turut dihadiri Dandim 0210/TU Ronald Tampubolon, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga setempat. Dari total 50 titik bantuan di wilayah Kodim 0210/TU, sebanyak 30 titik dialokasikan untuk Kabupaten Samosir.

Seluruh proses pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan. Bagi masyarakat, kehadiran sumur bor ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi atas kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan solusi nyata melalui kolaborasi lintas sektor di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami ingin seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kemampuan anggaran terbatas, maka sinergi menjadi jalan keluar. Yang terpenting, masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Vandiko.

Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci percepatan pembangunan di Samosir. Pemerintah daerah aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, TNI, BUMN, hingga berbagai lembaga lainnya.

Sebelumnya, Pemkab Samosir telah membangun sarana pompa air di Kecamatan Onan Runggu melalui dukungan pemerintah provinsi. Tahun ini, empat titik tambahan juga direncanakan melalui APBD, bantuan Pemprov Sumatera Utara, serta dukungan Kedutaan Inggris.

“Dengan tambahan 30 sumur bor dari KASAD, maka total 34 titik sumber air baru akan hadir untuk masyarakat,” tegas Vandiko.

Bupati Samosir juga menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil dari berbagai upaya dan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian KASAD TNI yang telah membawa program TNI Manunggal Air ke Samosir. Kami bersyukur di tahun 2026 ini, di bawah komando Bapak Maruli Simanjuntak, program ini bisa kembali hadir untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bupati Samosir.

Sementara itu, Dandim 0210/TU Ronald Tampubolon menyebut program ini sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih.

“Ini adalah bukti sinergi TNI bersama pemerintah daerah untuk menjawab kesulitan masyarakat. Kami optimistis seluruh titik dapat selesai tepat waktu dalam dua bulan ke depan,” kata Ronald.

Penyediaan air bersih menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program KASAD dengan pembangunan 30 sumur bor di Samosir ini menegaskan bahwa pembangunan yang efektif adalah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Warga Desa Pardomuan Nauli menyambut baik program tersebut. Mereka berharap sumur bor yang dibangun dapat mengalirkan air hingga ke permukiman dan menjadi solusi jangka panjang.

“Selama ini air sangat susah. Terima kasih atas program Bapak KASAD, kami sangat membutuhkan kantong-kantong air,” ujar Pangondian Simarmata.

Artikel Program KASAD, 30 Sumur Bor Dibangun di Samosir pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Bekasi, LIVESUMUT.com | Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi, Rabu (20/8/2025).

Sehari penuh, Gubernur hadir langsung di tengah masyarakat dengan agenda padat yang disambut antusias warga.

Kegiatan diawali dengan Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya.

Program TMMD yang berlangsung sejak 23 Juli hingga 21 Agustus ini dipusatkan di Kelurahan Mustikasari dan ditutup secara resmi bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi serta unsur TNI lainnya.

Usai kegiatan tersebut, Gubernur bersama Wali Kota meninjau perbaikan total Jembatan 0 Rawalumbu yang sebelumnya sempat ambles.

Perbaikan ini dilakukan agar jembatan dapat kembali dilalui dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyapa ribuan warga Rawalumbu dan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bekasi atas gerak cepat dalam mengatasi persoalan infrastruktur.

Agenda kemudian berlanjut dengan meninjau rencana pembangunan Fly Over Bulak Kapal yang digagas oleh Wali Kota Bekasi dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami berkomitmen menghadirkan solusi nyata atas persoalan kemacetan. Dukungan dari Pemprov Jawa Barat menjadi energi besar bagi kami untuk merealisasikannya,” tegas Tri Adhianto.

Masih di hari yang sama, Wali Kota bersama Gubernur melakukan peletakan batu pertama pembangunan Wisata Air dan Kargo Kuliner di Kalimalang.

Konsep ini merupakan ide Wali Kota Bekasi yang sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat dalam mengoptimalkan potensi Kalimalang.

“Mimpi saya, Kalimalang menjadi ikon wisata air Kota Bekasi. Dengan dukungan penuh Pak Gubernur, kami yakin langkah ini akan membawa kemajuan besar bagi Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto.

Agenda kemudian ditutup dengan peresmian renovasi fasilitas umum, perbaikan SDN Harapan Mulya 1, serta pencanangan program bedah 500 rumah hasil kerja sama antara Summarecon, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menyampaikan: “Kolaborasi lintas sektor ini adalah wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat. Dengan gotong royong, kita bisa menghadirkan hunian dan fasilitas yang lebih layak bagi warga.”

Menutup seluruh rangkaian kegiatan, Wali Kota Bekasi menyampaikan komitmennya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus menghadirkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

“Kami bersama Pemprov Jawa Barat akan selalu berkomitmen membangun Kota Bekasi agar semakin maju dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak,” pungkas Tri Adhianto.

Artikel Tri Adhianto & Dedi Mulyadi Canangkan Pembangunan Fly Over, Wisata Air, dan Bedah 500 Rumah di Bekasi pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Proyek pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Pematangsiantar senilai lebih dari Rp 6,5 miliar yang dibiayai dari APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Bukit Sion itu berlangsung secara tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik, memicu dugaan adanya penyimpangan prosedur pengawasan teknis.

Berdasarkan keterangan Ketua DPW LIDIK Sumut (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara), J. Frist Manalu, S.Kom bahwa proyek dengan harga terkoreksi sebesar Rp 6.599.390.232,26 ini seharusnya diawasi secara ketat oleh konsultan pengawas pemenang tender, yaitu CV. Perca Bangun Persada, yang juga dikontrak dengan harga terkoreksi sebesar Rp 232.656.000,00 untuk pekerjaan pengawasan teknis pembangunan gedung DPRD tersebut.

Namun, ketika tim media mencoba mengonfirmasi keberadaan konsultan pengawas di lokasi proyek pada Selasa (15/7/2025), area proyek tertutup rapat dan tidak ada satupun pihak konsultan yang bisa ditemui.

Padahal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ostib Pandiangan yang dihubungi LIDIK Sumut pada hari yang sama menyatakan dirinya berada di Parapat dan menyebut bahwa pihak pengawasan teknis “ada di lokasi”.

Pernyataan ini tidak terbukti di lapangan, karena akses ke proyek ditutup bagi publik dan wartawan.

Ketua DPW LIDIK Sumut, J.Frist Manalu, S.Kom, mengecam lemahnya transparansi proyek publik ini.

Menurutnya, setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan penyedia jasa wajib mendapatkan pengawasan teknis di lapangan secara penuh dan profesional.

“Agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berjalan efektif, maka pengawasan lapangan harus dilakukan penuh dengan tenaga-tenaga ahli sesuai kompleksitas pekerjaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas mutu, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek.

Jika pengawasan lapangan dilakukan asal-asalan atau hanya formalitas di atas kertas, sangat berisiko pada kualitas bangunan dan pemborosan anggaran negara.

DPW LIDIK Sumut menduga terdapat pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pekerjaan karena:

– Lokasi proyek publik tertutup rapat dan tidak dapat diakses publik/media.

– Konsultan pengawas tidak dapat ditemui di lokasi saat waktu kerja.

– PPK tidak berada di lokasi dan tidak dapat memastikan secara faktual keberadaan pengawasan di lapangan.

Padahal, anggaran pembangunan gedung DPRD Pematangsiantar ini bersumber dari uang rakyat melalui APBD 2025.

LIDIK Sumut mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk:
– Membuka akses publik terhadap informasi proyek.
– Memastikan konsultan pengawas bekerja sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
– Mengawasi kinerja penyedia jasa dan konsultan secara ketat untuk menjamin mutu konstruksi.

“Pekerjaan konstruksi ini harus memenuhi asas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena lemahnya pengawasan,” pungkas J. Frist Manalu.

Tim media masih mencoba menghubungi pihak CV. Bukit Sion dan CV. Perca Bangun Persada untuk mendapatkan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan.

Artikel Proyek Rp 6,5 Miliar Gedung DPRD Siantar Tertutup Rapat, Konsultan Pengawas Tak Tampak pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.

Toba, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2026.

Acara ini berlangsung di Ruang Balai Data Kantor Bupati Toba, Balige, pada Selasa (4/3/2025).

Konsultasi publik ini dimoderatori oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Jonni DP Lubis, dengan menghadirkan lima narasumber yang membahas kondisi Kabupaten Toba secara umum.

Narasumber yang menyampaikan materi antara lain Kepala Bappelitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus; Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Provinsi Sumut, Ika Hardina Lubis, SE, MA, M.S.E; Kepala BPS Toba, Sabar Alberto Harianja; perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fernando Samosir; serta Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Henry Sitompul.

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Bupati Toba, Effendi Napitupulu, dalam arahan dan bimbingannya menegaskan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan langkah awal dalam mensosialisasikan Ranwal RKPD 2026.

Forum ini juga menjadi wadah untuk mengakomodir saran dan masukan dalam menyempurnakan rumusan rancangan awal serta meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi Toba Mantap 2029.

“Untuk mewujudkan visi pembangunan Toba Mantap 2029 bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan sinergi, inovasi, diskusi serta komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bupati Effendi Napitupulu.

Beliau menambahkan bahwa pemerintah akan menjalankan transformasi dengan konsep parhobas (pelayan masyarakat), membangun desa dan menata kota, serta meningkatkan infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berkeadilan.

Selain itu, pelayanan publik yang responsif dan berkualitas, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan, menjadi prioritas utama.

“Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga harus adaptif, integratif, dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis,” tegasnya.

Ketua DPRD Toba, Franshendrik Tambunan, juga menyoroti pentingnya forum ini dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toba yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami DPRD turut serta dalam membangun Kabupaten Toba, kami juga terbuka menerima saran dan masukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba,” katanya.

Empat Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba 2026

Dalam pemaparannya, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, menjelaskan empat prioritas utama pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2026:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

• Meningkatkan kualitas dan pemerataan jalan kabupaten
• Meningkatkan layanan irigasi pada sentra produksi
• Meningkatkan akses air minum dan pengelolaan limbah domestik
• Meningkatkan akses perumahan dan permukiman layak.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

• Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan
• Menurunkan prevalensi stunting.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

• Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
• Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
• Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
• Meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

• Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap PDRB
• Menurunkan angka kemiskinan
• Meningkatkan kewirausahaan UMKM
• Menjaga iklim investasi dan menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Diskusi dan Penandatanganan Berita Acara

Setelah sesi pemaparan materi, moderator membuka sesi tanya jawab dan penyampaian saran dari peserta yang hadir.

Peserta diskusi terdiri dari unsur Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, camat, perwakilan masyarakat dari setiap kecamatan, serta pelajar.

Diskusi diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta perwakilan peserta diskusi.

Dalam closing statement-nya, Bupati Effendi Napitupulu menegaskan bahwa seluruh saran dan masukan dari peserta tidak akan dapat dijalankan oleh kepala daerah sendiri.

“Terkait semua saran dan masukan itu, kami tidak akan bisa kerjakan itu jika hanya kami berdua. Mari tinggalkan pola lama itu, agar kita bisa kejar ketertinggalan Kabupaten Toba ini. Besar harapan kami, kita bisa seiring sejalan, punya visi-misi yang sama membawa Toba ke arah yang lebih baik,” tutupnya.

Artikel Konsultasi Publik RKPD 2026 Toba: Berikut Strategi Pembangunan 2026! pertama kali tampil pada LIVESUMUT.com.