MEDAN, LIVESUMUT.com — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memilih bergerak cepat menghadapi persoalan infrastruktur sumber daya air. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., turun langsung menemui jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II di Medan, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan dengan Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menjadi bagian dari strategi Pemkab Taput untuk mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Bukan sekadar menyampaikan keluhan, Bupati JTP datang membawa sejumlah usulan teknis dan kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat.
Data Dinas PUTRHub menunjukkan, saat ini baru sekitar 51,34 persen jaringan irigasi daerah yang berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam menopang produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Karena itu, Pemkab Taput mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui sejumlah program, di antaranya Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Selain rehabilitasi jaringan yang sudah ada, Pemkab juga mendorong pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru yang akan melayani sekitar 3.200 hektare lahan di Pahae Jae dan Purbatua. Usulan serupa disampaikan untuk jaringan irigasi Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri yang mencakup sekitar 1.420 hektare lahan di Kecamatan Sipoholon.
Persoalan banjir dan kerusakan tanggul juga menjadi agenda utama. Pemkab mengusulkan normalisasi sungai serta pembangunan sheetpile dan groundsill di sejumlah titik Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batangtoru, dan Sungai Aek Situmandi.
Menurut Bupati JTP, kondisi pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan kebutuhan daerah hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas,” ujar JTP.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan jaringan irigasi dan keamanan infrastruktur sungai.
Upaya jemput bola tersebut mendapat respons positif dari Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Ia menilai komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan BBWS dapat mempercepat proses penanganan di lapangan.
Feriyanto juga mengapresiasi keseriusan Bupati Taput dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.
“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini,” kata Feriyanto.
Hasil pertemuan itu pun membawa kabar konkret bagi masyarakat Taput. BBWS Sumatera II memastikan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon masuk dalam penanganan tahun anggaran 2026.
Lokasi yang menjadi prioritas berada di kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung. Selain perbaikan tanggul, akan dibangun pula groundsill di tiga titik untuk membantu menaikkan sekaligus menstabilkan dasar sungai.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan permukiman dari ancaman luapan dan erosi sungai.
Bagi Pemkab Taput, pertemuan ini bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan bagian dari strategi mempercepat hadirnya solusi. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi bersama BBWS, pemerintah daerah berharap pemulihan infrastruktur air dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi keberlangsungan lahan pertanian di Tapanuli Utara.
