Pematangsiantar | LIVESUMUT.com – Kasus dugaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kedaluwarsa oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar terus berlanjut.
Terbaru, Notaris Dr. Henry Sinaga menerima surat resmi pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan masyarakat (Dumas) dari Polres Pematangsiantar.
Surat tersebut bernomor B/1068/X/2025/Reskrim, tertanggal 24 Oktober 2025, berisi pemberitahuan bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Pematangsiantar telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Hukum Pemko Pematangsiantar.
Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penagihan PBB yang telah melampaui batas waktu hingga 29 tahun.
Awal Aduan: Desember 2024
Dalam siaran tertulis yang diterima LIVESUMUT.com, Rabu (29/10/2025), Dr. Henry Sinaga menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat tersebut disampaikan sejak 9 Desember 2024 melalui surat bernomor 2942/NOT-HS/XII/2024.
Ia menegaskan, inti aduan itu adalah dugaan penagihan pajak yang sudah kedaluwarsa lebih dari 5 tahun, sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan daerah.
“Penagihan PBB yang sudah lewat masa waktunya tetap dilakukan oleh Pemko Siantar, padahal seharusnya sudah dihapus dari daftar piutang,” tegas Henry.
Perwali Sudah Terbit, Penagihan Masih Jalan
Henry juga mengingatkan bahwa Wali Kota Pematangsiantar sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada 25 Agustus 2025.
Namun, kenyataannya, praktik penagihan terhadap PBB kedaluwarsa masih terus berjalan hingga kini.
“Penagihan yang dilakukan itu jelas melanggar Pasal 111 ayat (1) Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujarnya menegaskan.
Kasus ini kini berada di meja penyidik dan tengah menunggu tindak lanjut hasil koordinasi antara Polres Pematangsiantar dan Inspektorat.
Publik pun menanti kejelasan hasil pemeriksaan ini, mengingat persoalan pajak selalu menjadi perhatian serius masyarakat.
