Tapanuli Utara, LIVESUMUT.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh. Tito Karnavian turun langsung meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Kunjungan ini menegaskan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan korban bencana hidrometeorologi.
Kedatangan kedua menteri tersebut disambut oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., di lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kamis (26 Maret 2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan huntap berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat terdampak bencana alam pada November 2025 dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman.
“Hunian ini sangat dinantikan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pembangunan harus selesai tepat waktu, sesuai standar, dan benar-benar layak huni. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan rumah yang aman dan nyaman,” ucap Menteri Maruarar.
Di hadapan Menteri PKP dan Mendagri, Bupati Jonius Hutabarat mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan yang memengaruhi percepatan pembangunan huntap. Ia menyebut faktor cuaca ekstrem dan angin kencang menjadi penyebab utama keterlambatan progres pembangunan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Maret.
Selain meninjau kondisi fisik bangunan, Menteri PKP juga memberikan sejumlah masukan terkait penyempurnaan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur jalan di kawasan hunian serta kelengkapan lainnya agar huntap benar-benar siap dihuni.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Mendagri juga berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung.
Bupati JTP turut memaparkan kendala lain yang dihadapi warga terdampak, khususnya terkait belum tersalurkannya bantuan Jaminan Hidup (jadup) akibat ketidaksesuaian dokumen kependudukan.
“Data terbaru sudah kami diajukan kembali untuk verifikasi oleh pemerintah atasan,” jelas Bupati.
