Taput, LIVESUMUT.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama jajaran perangkat daerah menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Brigjen TNI Arif Hidayat, di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (29/6).
Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan program rehabilitasi bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu pembahasan utama adalah tindak lanjut perubahan skema Hunian Sementara (Huntara) menjadi pembangunan 97 unit Hunian Tetap (Huntap) yang diperuntukkan bagi warga dengan kategori rumah rusak berat.
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas rencana pengajuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat proses pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara.
Dalam pertemuan tersebut, BNPB menegaskan bahwa pembangunan rumah contoh harus mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun oleh inventor berlisensi resmi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga diminta segera melengkapi dan mengirimkan e-proposal agar proses verifikasi lapangan serta pengusulan anggaran kepada Kementerian Keuangan RI dapat segera dilakukan.
Merespons arahan tersebut, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat langsung menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Lingkungan Hidup (Perkim-LH) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk mempercepat validasi data kepemilikan serta kesiapan lahan milik masyarakat penerima manfaat. Kedua perangkat daerah juga diminta menyusun perencanaan teknis secara komprehensif guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak dan aman.
