Taput, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini resmi menjadi salah satu pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), sebuah terobosan yang mendapat apresiasi langsung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Jumat (10/7/2026). Kehadiran Luhut didampingi Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, untuk melihat secara langsung implementasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di daerah tersebut.
Rombongan disambut Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., bersama jajaran pemerintah daerah, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborong-borong hingga Kepala Desa Sitampurung.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Deni menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Melalui aplikasi Perlinsos Digital, berbagai jenis bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan hingga subsidi energi dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
Menurutnya, inovasi tersebut bukan hanya meningkatkan akurasi data penerima, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar.
“Apabila sistem perlinsos digital ini diterapkan secara nasional, potensi efisiensi anggaran negara diperkirakan mencapai Rp14 triliun. Kami bangga Tapanuli Utara dipercaya menjadi daerah percontohan dalam transformasi besar ini,” ujar Deni.
Sistem baru ini juga menghilangkan proses pendaftaran manual yang selama ini rentan terhadap kesalahan maupun manipulasi data. Verifikasi dilakukan melalui penyaringan berlapis dengan mengintegrasikan berbagai basis data resmi, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS Ketenagakerjaan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Integrasi tersebut memastikan bantuan hanya diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.
Sebagai daerah pilot project, Pemkab Tapanuli Utara menunjukkan kesiapan serius dalam mendukung program nasional tersebut. Hingga kini, sebanyak 1.670 agen digital yang terdiri dari pendamping PKH dan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah direkrut dan dilatih untuk melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan.
Proses integrasi data juga terus berjalan. Saat ini sekitar 3.200 kepala keluarga telah berhasil masuk ke dalam sistem Perlinsos Digital, sementara pemerintah daerah menargetkan seluruh proses pemetaan dan verifikasi selesai pada September 2026.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deni turut mendemonstrasikan secara langsung proses verifikasi calon penerima bantuan menggunakan aplikasi digital. Simulasi berjalan lancar dan memperlihatkan kemampuan sistem dalam menyaring penerima bantuan secara objektif berdasarkan data yang telah terintegrasi.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi atas komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan transformasi digital. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Ini adalah langkah besar menuju sistem bantuan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran. Negara harus memastikan hak masyarakat yang membutuhkan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” tegas Luhut.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata dari tokoh adat Tapanuli Utara kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Theo Chee Hean sebagai simbol penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas kepercayaan menjadikan Tapanuli Utara sebagai daerah percontohan transformasi digital perlindungan sosial di Indonesia.
