Scroll untuk baca artikel
Daerah

Genjot PAD, Bupati Tapanuli Utara Jemput Peluang Pajak Geothermal Sarulla di Kementerian ESDM

63
×

Genjot PAD, Bupati Tapanuli Utara Jemput Peluang Pajak Geothermal Sarulla di Kementerian ESDM

Sebarkan artikel ini

Jakarta, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan menjajaki peluang pemungutan pajak dari sektor panas bumi dan tenaga listrik.

Pada Selasa (30/6/2026), Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kijo Sinaga, SE., M.Si., beserta jajaran, melakukan pertemuan dengan Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya, di Jakarta.

Baca Juga :  Tiga Kali Pecah: Material Proyek U-Ditch Gaperta Ujung Disorot, Plt Kadis SDABMBK Kota Medan Bungkam

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh Sarulla Operations, Ltd. (SOL). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang peningkatan penerimaan PAD.

Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM menyambut positif inisiatif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan, pihak kementerian menyatakan kesiapannya untuk memediasi pertemuan lanjutan yang melibatkan Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations, Ltd. (SOL), dan PT PLN (Persero).

Baca Juga :  Pansur Natolu FC Juara Pangaribuan Cup 2025, Bupati Taput Janji Seleksi Atlet untuk Perkuat PERSTU

Pertemuan lanjutan tersebut bertujuan memperjelas muatan kontrak serta menentukan pihak yang memiliki kewajiban perpajakan, sehingga mekanisme pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Tapanuli Utara berharap sinergi antara pemerintah pusat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat untuk mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

You cannot copy content of this page