Pakkat, LIVESUMUT.com — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pakkat, Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menyusun prioritas program yang akan diusulkan untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Plt. Camat Pakkat, Marko Siringoringo. Sejumlah unsur masyarakat dan pemangku kepentingan turut hadir, mulai dari perwakilan Forkopimca, kelompok tani, kepala desa beserta perangkat desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga tokoh adat dan tokoh masyarakat Kecamatan Pakkat.
Dalam arahan Bupati Humbang Hasundutan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, ditegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang berpedoman pada tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua hingga minggu ketiga Februari setiap tahun, setelah Musrenbang desa dan kelurahan.
Musrenbang dinilai sebagai tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi ruang strategis untuk menyusun materi perencanaan satu tahun ke depan secara sistematis dan terarah. Melalui Musrenbang Kecamatan, berbagai usulan program dirumuskan dan ditetapkan sebagai kegiatan prioritas yang disusun secara cermat, terukur, dan matang.
Perencanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan nyata masyarakat, kemampuan keuangan daerah, hingga kesesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Seluruh program yang dirumuskan diarahkan agar realistis untuk dilaksanakan pada tahun 2027, sekaligus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum Musrenbang juga menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip relevansi, kesetaraan, transparansi, serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat menjadi dasar dalam setiap tahapan pembahasan. Selain itu, forum ini diarahkan untuk menciptakan rasa memiliki bersama, membangun konsensus, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang selama ini minim akses dalam proses pengambilan kebijakan.
Turut hadir mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dina Simamora, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Nurliza Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Martahan Panjaitan, serta perwakilan pimpinan OPD lainnya.
