Medan, LIVESUMUT.com – Beredar Surat di Medsos bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengeluarkan instruksi tertanggal 20 Februari 2025 kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai tersebut untuk menunda perjalanan menuju Magelang.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul perkembangan politik nasional terkini, terutama terkait dengan proses hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam surat instruksi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disebutkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan, yang menetapkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kebijakan partai, baik secara internal maupun eksternal.
Instruksi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan meliputi:
1. Menunda perjalanan ke Magelang yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah harus tetap dalam kondisi komunikasi aktif dan siap siaga mengikuti arahan selanjutnya.
Dalam Surat tersebut, PDI Perjuangan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga soliditas partai di tengah dinamika politik nasional.
Para kepala daerah juga dalam Surat tersebut diharapkan mematuhi instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna menjaga marwah partai dan tetap berada dalam satu komando di bawah arahan langsung Ketua Umum.
Seorang netizen dalam akunnya menyebutkan “Lebih mendengar instruksi dari Ketum Parpol atau perintah Kepala Negara?” seperti menyebutkan adanya dilema pada Kepala Daerah tersebut jika Surat Instruksi itu memang benar adanya.
Namun, hingga saat ini, media LIVESUMUT.com masih menelusuri kebenaran instruksi tersebut, mengingat surat yang beredar muncul pada malam hari dan belum ada klarifikasi resmi dari pihak PDI Perjuangan.
