Humbahas, LIVESUMUT.com — Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., secara resmi membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026). Forum strategis ini menjadi ruang dialog untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P., Forkopimda, Ketua DPRD Parulian Simamora, unsur TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Sekda, pimpinan dan anggota DPRD, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Sibolga, akademisi, pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, perbankan, BUMN/BUMD, tokoh agama dan masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Oloan Nababan menegaskan bahwa pembangunan tahun 2027 diarahkan pada optimalisasi sumber daya secara arif dan lestari, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan sebelumnya, termasuk penuntasan pembangunan pascabencana hidrometeorologi November 2025.
Tema pembangunan 2027 ditetapkan: “Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan yang Didukung SDM Berkualitas, serta Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.”
Sejumlah prioritas pembangunan dipaparkan, di antaranya pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan produktivitas dan produk unggulan berbasis potensi lokal, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan konektivitas, irigasi dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.
Untuk target makro 2027, Pemkab Humbahas membidik pertumbuhan ekonomi 5,5–5,9 persen, PDRB per kapita Rp57,68 juta, angka kemiskinan di bawah 7 persen, tingkat pengangguran terbuka di bawah 0,72 persen, IPM 76,75–77,15, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui pendataan akurat dari tingkat desa hingga pemutakhiran data. Ia juga mendorong koordinasi erat dengan BPS, termasuk memastikan penerima manfaat BPJS benar-benar sesuai kriteria.
Forum konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Sibolga, BPS Humbang Hasundutan, BPKPD, Bappelitbangda, serta akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi, diharapkan mampu membangun sinergi kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat agar RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
