Toba, LIVESUMUT.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Toba untuk meninjau langsung calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selasa (24/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, serta Desa Patane V dan Parparean II di Kecamatan Porsea. Tidak hanya melihat kondisi rumah penerima bantuan, Maruarar juga memantau langsung proses penyaluran, termasuk mekanisme pengadaan material melalui toko bangunan.
Di hadapan warga, Maruarar secara tegas mengingatkan agar proses bantuan berjalan bersih tanpa praktik pungutan liar.
“Ingat, tidak ada yang namanya pungli. Kalau ada pungutan langsung foto, video. Kita penjarain itu,” kata Maruarar Sirait kepada para penerima bantuan di Desa Lumban Pea.
Ia menekankan bahwa program BSPS harus dijalankan secara adil dan transparan, tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ini harus adil, jangan yang kaya dapat sementara yang miskin tidak dapat. Pak Prabowo sudah tingkatkan anggaran untuk tahun ini,” lanjut beliau yang disambut tepuk tangan warga.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus mengungkapkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah layak huni di daerahnya masih cukup besar.
“Sementara kalau jumlah warga yang tidak memiliki rumah masih dalam proses pendataan,” kata beliau, setelah menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 8.400 rumah tidak layak huni di Kabupaten Toba.
Program BSPS sendiri diharapkan menjadi solusi untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi hunian. Selain dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat juga dinilai penting melalui gotong royong, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun bantuan lainnya.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat merencanakan sebanyak 19.668 unit BSPS untuk Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba diproyeksikan mendapat alokasi sekitar 509 unit yang tersebar di berbagai desa, termasuk 20 unit di Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige.
Meski demikian, jumlah tersebut masih menunggu verifikasi akhir dari tim Kementerian PKP guna memastikan data penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
