Jakarta, LIVESUMUT.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak aksi bertajuk Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah terpilih secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penegasan terhadap tanggung jawab kepala daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat,” ujar Herianto saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).
Ia menambahkan bahwa jumlah massa yang turun dalam aksi kali ini diperkirakan lebih besar dibandingkan sebelumnya, mengingat tuntutan mereka hingga kini belum mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Itu pasti akan lebih besar kalok tuntutan kita kemarin tidak ada direspon sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” jelasnya.
Dalam aksi ini, BEM SI membawa 13 tuntutan utama dengan tajuk Indonesia Gelap, yang mencakup berbagai isu kebijakan publik, termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap’ dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN); wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herianto menjelaskan bahwa tuntutan lainnya meliputi evaluasi total program MBG, realisasi anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen, desakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset, serta penolakan terhadap revisi RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Selanjutnya mengenai evaluasi total MBG; realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri,” terangnya.
Aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang digelar BEM SI pada tahun 2025, dengan harapan agar pemerintah segera merespons tuntutan yang telah disampaikan.
