Simalungun, LIVESUMUT.com | Tahun ajaran baru 2025/2026 telah dimulai, namun semangat pembaruan di ruang-ruang kelas kawasan Danau Toba tampaknya harus kembali terganjal. (Keterangan foto: BPODT Launching Kurikulum Pariwisata pada 8/7/25 di sela Pembukaan Seminar Unesco Global Geopark oleh Menteri Pariwisata)
Harapan akan hadirnya kurikulum muatan lokal pariwisata yang digagas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan telah diluncurkan secara resmi di hadapan Menteri Pariwisata pada 8 Juli 2025 lalu, ternyata belum menjadi kenyataan.
Hingga hari ini, belum satu pun sekolah di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, termasuk SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 yang menerapkan kurikulum pariwisata tersebut.
Kepala SMA Negeri 1 Girsang Sipanganbolon, R. Tampubolon, mengungkapkan bahwa pihak sekolah bahkan belum menerima arahan apapun mengenai kurikulum tersebut.
“Belum ada kami terapkan kurikulum mata pelajaran Pariwisata Lae, karena tidak ada arahan dan sosialisasi sampai kepada kami,” ujarnya, Kamis (24/7/25).
Hal serupa disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Girsang, Yusri.
“Belum penambahan Mata Pelajaran Pariwisata bang, kami gak tau infonya,” kata Yusri singkat.
Minimnya komunikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten, serta dari BPODT sendiri, menunjukkan bahwa peluncuran kurikulum ini lebih bersifat simbolik ketimbang implementatif.
Yang lebih mengecewakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tak memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi oleh media.
Sebagai kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Danau Toba seharusnya menjadi teladan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan sejak dini.
Kurikulum pariwisata sejatinya bukan hanya proyek dokumen, tapi fondasi penting untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap potensi wilayahnya.
Namun ironi pun terjadi. Kurikulum telah diluncurkan, bahkan sempat difoto bersama di depan Menteri.
Tapi di ruang kelas, para siswa masih belum tahu apa-apa soal pariwisata.
Aktivis pariwisata sekaligus Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Simalungun, Maruli T. Simanjuntak, menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan yang menyakitkan.
“Sudah banyak keluar uang untuk menyusun kurikulum, tapi penerapannya tak dikawal. Ini menyedihkan,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut peluncuran kurikulum ini sebagai “kebohongan publik.”
Maruli mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pariwisata jika pendidikan dasar diabaikan.
Menurutnya, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun kesadaran bersama.
“Yang dibutuhkan di Danau Toba bukan lagi seremoni, tapi aksi nyata. Bukan hanya sekedar launching dokumen kurikulum, tapi realisasi pengawalan sampai di kelas, guru mengajar dan murid belajar tentang pariwisata secara kontekstual, karena membangun pariwisata tak bisa dipisahkan dari membangun pendidikan,” tegasnya.
