Taput, LIVESUMUT.com — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi memfinalkan data By Name By Address (BNBA) kerusakan rumah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Finalisasi tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (29/1/2026).
Rapat strategis ini dihadiri Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo, Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si, pimpinan perangkat daerah, para camat, kepala desa wilayah terdampak bencana, serta unsur Forkopimda, antara lain Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K, Dandim 0210/TU yang diwakili Kasdim Mayor Arh A.S. Butarbutar, S.H., dan Kajari Tapanuli Utara yang diwakili Kasubsi Pertimbangan Candra Habeahan, S.H.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana. Ia mengapresiasi respons cepat seluruh pihak sejak penetapan status darurat hingga masa transisi saat ini.
“Sejak awal penetapan status darurat sampai masa transisi, kita terus bekerja bersama. Bahkan, dalam rapat bersama Bapak Gubernur dan para kepala daerah, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk yang paling cepat menanggapi data pertambahan dana tunggu hunian. Ini harus terus kita tingkatkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti kondisi warga yang masih berada di pengungsian. Saat ini tercatat masih ada tujuh kepala keluarga yang tinggal di gereja dan tenda di Desa Sibalanga. Ia menegaskan, relokasi ke hunian sementara (huntara) menjadi prioritas utama.
“Kita targetkan huntara mulai dibuka minggu depan. Minggu depan tidak boleh lagi ada masyarakat yang tinggal di pengungsian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Tapanuli Utara telah memasuki tahap verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan rumah rusak, baik kategori rusak berat, sedang, maupun ringan. Seluruh data tersebut wajib berbasis BNBA guna menjamin ketepatan sasaran.
Bupati mengingatkan bahwa bantuan pemerintah bersifat stimulan dan tidak mengganti kerugian secara keseluruhan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam membersihkan puing-puing sisa bencana.
“Kita juga perlu mendata wilayah rawan bencana yang saat ini belum rusak tetapi berpotensi terdampak ke depan. Gotong royong pembersihan lokasi bencana harus segera dilakukan, dibantu alat berat, agar kawasan lebih aman dan nyaman,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara dalam laporannya menyampaikan bahwa data awal yang masuk dari desa dan kecamatan berjumlah 957 unit, termasuk lahan pertanian. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi selama satu minggu serta uji publik selama tiga hari di 56 desa, ditemukan sejumlah data ganda, termasuk NIK yang sama.
Untuk memastikan keakuratan, pemadanan data dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hasil akhir menunjukkan rumah rusak berat sebanyak 258 unit, rusak sedang 39 unit, dan rusak ringan 189 unit.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan data BNBA calon penerima bantuan rumah rusak oleh Bupati Tapanuli Utara bersama unsur Forkopimda. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
