Jakarta, LIVESUMUT.com – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Permintaan maaf itu disampaikan Rismon melalui kanal YouTube Balige Academy dalam dua video yang diunggah pada Rabu (11/3/2026) dan Kamis (12/3/2026). Video pertama berjudul “Klarifikasi Rismon Sianipar terkait Kajian Ilmiah Ijazah Jokowi”, sedangkan video kedua bertajuk “Penegasan Klarifikasi Lanjutan Rismon Sianipar atas Kebenaran Ijazah Bapak Joko Widodo”.
Dalam video klarifikasi lanjutan tersebut, Rismon menyampaikan enam poin penegasan, termasuk permintaan maaf langsung kepada Jokowi dan Gibran serta komitmen untuk keluar dari polemik yang sempat mencuat terkait keaslian ijazah keduanya.
Ia juga menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan mengedukasi masyarakat terkait isu yang berkembang.
Sebelumnya, Rismon diketahui sempat menantang Jokowi dan Gibran terkait polemik keaslian ijazah yang menjadi perdebatan di ruang publik. Pernyataan dan kajiannya kala itu sempat memicu kontroversi dan menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Sebelumnya, berdasarkan pengamatan awak media, Rismon Sianipar kerap bersuara kuat melontarkan pernyataan yang menantang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Pernyataan tersebut beberapa kali disampaikan Rismon saat menjadi narasumber dalam sejumlah acara televisi maupun podcast di YouTube.
Berikut pernyataan lengkap Rismon Hasiholan Sianipar sebagaimana disampaikan dalam video tersebut:
“Saudara sebangsa se-Tanah Air, saya Rismon Hasiholan Sianipar ingin menegaskan kembali dari klarifikasi saya yang saya sampaikan sebelumnya. Berikut enam poin yang saya ingin sampaikan.
Satu, berdasarkan hasil penelitian saya saat ini yang merupakan kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya, saya menemukan kebenaran baru atas ijazah Bapak Joko Widodo. Dengan demikian, saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo termasuk ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Dua, saya akan menyanggah dengan membuat antitesa buku Jokowi’s White Paper dan buku Gibran and Game yang menjadi tulisan saya dan menjadi tanggung jawab saya dan berupaya keras menarik buku tersebut yang sudah terlanjur beredar.
Ketiga, sejak awal tidak ada interest saya terhadap politik, maka dengan ini saya melepaskan diri dari segala kontestasi politik yang sekiranya ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka mulai dari detik ini dan ke depannya sebagaimana saya merasa tereksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Keempat, Polri sudah bekerja secara profesional terhadap perkara ijazah Bapak Joko Widodo dan saya dengan ini menyatakan siap membantu setiap langkah Polri ke depannya untuk mengedukasi masyarakat terkait apa pun yang sekiranya diperlukan dan dibutuhkan.
Kelima, dari hati saya yang paling dalam demi kejujuran dan objektivitas penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dengan ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo sekaligus saya mengajukan restorative justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya.
Yang terakhir, yang keenam, saya mengimbau sekali lagi saya mengimbau kepada pihak lain yang terlibat dalam permasalahan ini untuk segera membuka hati dan pikiran agar dapat mengikuti langkah yang akan saya tempuh ini. Demikian, terima kasih. Horas Merdeka.”
Dalam pernyataannya, Rismon juga menegaskan akan menarik buku yang pernah ditulisnya terkait polemik tersebut serta menyusun antitesis sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah.
Ia berharap langkah klarifikasi dan permohonan maaf ini dapat menjadi jalan penyelesaian persoalan yang sempat mencuat di ruang publik, termasuk melalui mekanisme restorative justice.
Isu tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sebelumnya sempat menjadi polemik dan perbincangan luas di masyarakat, sebelum akhirnya ditangani aparat penegak hukum.
