Medan, LIVESUMUT.com – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara menggelar sidang perdana sengketa informasi publik antara Lembaga Independen Pengawasan Minyak dan Gas MIGAS WATCH sebagai pemohon dan PT Pertamina (Persero) sebagai termohon.
Sidang berlangsung di Kantor KIP, Jalan Alfalah No.22, Suka Maju, Medan, pada Rabu (22/1/2025).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis KIP Sumut, Dr. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn., bersama anggota majelis Syafii Sitorus, SH, M.I.Kom., dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si., harus ditunda karena absennya pihak termohon, Pertamina.
“Sidang ini kita tunda dan akan dilanjutkan dalam dua pekan ke depan karena pekan ini bertepatan dengan hari libur,” jelas Dr. Abdul Haris Nasution saat memimpin persidangan.
Kekecewaan Migas Watch
Ketua MIGAS WATCH, Rion Arios, SH, MH, yang didampingi Sekretaris MIGAS WATCH, Waliyono, SSos, MIKom, mengungkapkan rasa kecewa atas ketidakhadiran Pertamina dalam sidang tersebut.
“Kami sangat menyayangkan absennya pihak Pertamina. Sebagai badan publik, mereka seharusnya menghormati proses hukum dan transparansi informasi yang menjadi hak masyarakat,” tegas Rion Arios kepada wartawan usai persidangan.
Latar Belakang Sengketa
Kasus ini bermula dari permintaan informasi publik yang diajukan MIGAS WATCH kepada Pertamina terkait pengelolaan dan distribusi minyak serta gas di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, permintaan tersebut tidak mendapat respons memadai dari Pertamina.
“Transparansi informasi publik adalah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami berharap proses ini memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi semua badan publik,” ujar Rion.
Jadwal Sidang Lanjutan
Majelis telah menjadwalkan sidang lanjutan dua pekan mendatang. Pihak MIGAS WATCH berharap Pertamina dapat hadir pada sidang berikutnya untuk memberikan klarifikasi dan memenuhi kewajiban mereka sebagai badan publik.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak langsung pada masyarakat.
