Humbahas, LIVESUMUT.com | Enam fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan pandangan umum atau menyoroti Nota Pengantar Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/7/2025) pukul 14.00 WIB.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Humbahas ini dipimpin oleh Ketua DPRD Parulian Simamora, didampingi Wakil Ketua Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri oleh Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, Wakil Bupati Junita Rebekka Marbun, SH, MAP, Sekda Chiristison R. Marbun, jajaran pimpinan OPD, perwakilan Kepolisian, serta sejumlah elemen masyarakat.
Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, membuka agenda dengan menyebutkan nama-nama juru bicara masing-masing fraksi.
Fraksi Golkar Solidaritas diwakili oleh Juper P. Sinambela, Fraksi Hanura oleh Martini Purba, Fraksi Nasdem oleh Jorotman Purba, Fraksi Persatuan Indonesia (Perindo) oleh Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra oleh Andreas Yudhistira Simamora, dan Fraksi Gabungan oleh Roganda Tinambunan.
Dalam pandangan umumnya, keenam fraksi secara umum mengapresiasi penyusunan P. APBD TA 2025 yang dinilai telah sesuai mekanisme dan regulasi, serta sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Humbahas.
Sejumlah catatan kritis dan saran strategis pun disampaikan para fraksi.
Terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar Solidaritas, Fraksi Perindo, dan Fraksi Gabungan mendorong Pemkab Humbahas untuk “memperbaiki kebijakan perpajakan dan melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan PAD seperti memanfaatkan sektor pariwisata, potensi alam, sumber daya lokal dan ekonomi kreatif lainnya.”
Fraksi Nasdem juga mengapresiasi efisiensi belanja daerah sebesar 0,79% namun bersama Fraksi Golkar Solidaritas dan Fraksi Perindo mengingatkan agar efisiensi dilakukan “dengan cermat dan terukur.”
Mereka juga meminta evaluasi atas penurunan 23,90% Belanja Modal yang dinilai “sebagai langkah yang sangat beresiko karena berdampak langsung pada pembangunan fisik dan pelayanan publik.”
Fraksi Gerindra menyoroti pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial dan administratif, dengan mendorong agar dana lebih banyak dialokasikan untuk program prioritas.
“Disarankan bahwa hasil efisiensi anggaran diperuntukkan kepada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi dan lainya sesuai Instruksi Presiden dan Surat Edaran Kemendagri,” tegas Andreas.
Fraksi Golkar Solidaritas mengingatkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar benar-benar fokus pada “hal-hal yang tidak terencana dan mendesak,” sementara Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan juga memberi catatan atas penurunan BTT, dan meminta pemerintah “untuk selalu waspada.”
Fraksi Hanura menyoroti persoalan koordinasi lintas OPD yang belum sinkron dalam penyusunan program.
“Dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD khususnya saat terjadi perubahan, ditemukan adanya kurang sinkron antar OPD sehingga terjadi tumpang tindih program,” ujar Martini Purba.
Ia juga mengusulkan penataan parkir di sekitar RSUD Doloksanggul dan Pasar Doloksanggul demi mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Perindo menekankan bahwa kenaikan belanja operasional sebesar Rp20,35 miliar perlu “dipastikan dampak langsung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.”
Lam Marganda Silaban juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tidak merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan secara resmi pandangan umum dari masing-masing fraksi kepada pimpinan sidang untuk menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pihak eksekutif.
