Scroll untuk baca artikel
Daerah

Kemenham Siap Sosialisasikan Penguatan Perancang Peraturan Berperspektif HAM di Toba

916
×

Kemenham Siap Sosialisasikan Penguatan Perancang Peraturan Berperspektif HAM di Toba

Sebarkan artikel ini

Toba, LIVESUMUT.com | Pemerintah Kabupaten Toba memberikan apresiasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), khususnya Kantor Wilayah Sumatera Utara, yang akan melaksanakan sosialisasi Penguatan Perancang Peraturan dari Perspektif HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Toba.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumut, Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.Hum, di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Toba, Balige, Selasa (12/8/2025).

Menurut Wabup Audi Murphy, kegiatan ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan kompetensi ASN, khususnya mereka yang bertugas sebagai perancang peraturan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Pasar Horas Pematangsiantar Akan Berbenah, Dirut PDPHJ Gelar Rapat Bersama Ormas dan Aliansi Pedagang

“Nanti setelah mengikuti ini, ASN yang bersangkutan pasti merasa senang telah memiliki penambahan wawasan sehingga pasti mau mengikuti lanjutan berikutnya nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenham Sumut, Dr. Flora Nainggolan, yang hadir bersama Yoga Manurung dan Zulfadli selaku analis, mengungkapkan bahwa pihaknya juga berencana membuat kajian terkait produktivitas hukum pemerintah daerah yang sejalan dengan prinsip HAM.

“Sejauh ini memang tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan HAM termasuk di Toba,” tegas Flora.

Secara khusus, Flora meminta kesediaan Wakil Bupati Toba yang memiliki latar belakang hukum untuk memberikan masukan dalam kajian tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Toba Gelar Ibadah dan Doa Pemberangkatan Purna Bhakti Inspektur Wallen Hutahaean

“Masukan dari Bapak Wabup akan kami masukkan ke dalam footnote kajian terkait HAM,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas peraturan daerah di Toba agar tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan humanis.

You cannot copy content of this page