Taput, LIVESUMUT.com – Kabupaten Tapanuli Utara kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Daerah ini terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, sebuah program strategis pemerintah untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping sosial di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari agenda sosialisasi dan bimtek yang telah dibuka sehari sebelumnya oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si.
Acara yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si. Hadir pula Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan, MP, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta Bank Indonesia.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, menjelaskan bahwa pelatihan dilaksanakan dalam dua sesi untuk mengakomodasi 510 peserta yang berasal dari seluruh 15 kecamatan di Tapanuli Utara. Peserta terdiri dari operator SIKS-NG, petugas PPKB, pekerja sosial masyarakat, pendamping PKH, pendamping TKSK, serta ASN Dinas Sosial PPPA.
“Program ini mengacu pada keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan tata kelola jaminan sosial berbasis digital yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan, menekankan pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama dalam mendukung transformasi layanan sosial dan administrasi kependudukan.
“Bapak dan Ibu adalah agen perubahan. Keberhasilan transformasi digital ini berada di tangan Anda sekalian. Gunakan IKD untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Namun, keamanan data harus menjadi perhatian utama agar terhindar dari risiko serangan siber,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI menegaskan bahwa kehadiran 510 agen di Tapanuli Utara akan menjadi ujung tombak dalam memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan berjalan lebih akurat. Digitalisasi ini diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH dan bantuan sembako.
Apresiasi juga datang dari perwakilan KPTDP, Samuel Tampubolon, yang menilai kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu alasan utama daerah ini dipercaya menjadi lokasi uji coba nasional.
“Dipilihnya Tapanuli Utara di antara ratusan kabupaten lainnya menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kesiapan yang baik, baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Ini menjadi modal penting dalam mendukung agenda transformasi digital nasional,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang digitalisasi bantuan sosial, tetapi juga menegaskan komitmennya sebagai daerah yang siap menjadi pelopor pelayanan publik berbasis data dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.
