Taput, LIVESUMUT.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat tata kelola hukum kembali membuahkan hasil membanggakan. Pemkab Taput berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan reformasi hukum dan peningkatan layanan hukum kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut dilaporkan secara resmi kepada Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, yang didampingi Wakil Bupati Deni Lumbantoruan, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar bersama Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara. Penyampaian laporan berlangsung di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (23/02/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus apresiasi atas dukungan dan arahan pimpinan daerah dalam memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik berbasis hukum di daerah.
Dalam laporan yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima tiga penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang sebelumnya diserahkan pada 5 Februari 2026 dalam Rapat Koordinasi di Medan dan diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara, Marito Simanjuntak.
Adapun penghargaan yang diraih meliputi:
Penghargaan dedikasi dan kepedulian Bupati atas terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di 252 desa dan kelurahan se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Peringkat Terbaik IV capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tingkat wilayah kerja Kanwil Kemenkum Sumut.
Peringkat Terbaik V implementasi e-report pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, terutama para camat, kepala desa, dan lurah yang dinilai memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Penghargaan ini dapat diraih berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat, kepala desa, dan lurah yang konsisten mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti nyata hadirnya layanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.
Bupati berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat reformasi hukum, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan langkah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.
