TAPSEL | LIVESUMUT.com – Aktivis lingkungan Tapanuli Selatan, Arjuna Hiqmah Lubis, S.H.I., M.H, menilai banjir dan longsor di Batangtoru dan Tabagsel bukan kejadian mendadak, melainkan akibat tekanan lingkungan yang telah lama terjadi.
Menurutnya, musibah itu merupakan akumulasi tekanan lingkungan jangka panjang akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diimbangi pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
“Ini bukan semata-mata soal hujan ekstrem. Curah hujan hanya menjadi pemicu. Beban ekologis yang ditanggung alam sudah terlalu berat sejak lama,” ujarnya.
Batangtoru Kaya Sumber Daya, Namun Rentan Bencana
Ia menyebut Batangtoru sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam, namun sangat rentan mengalami bencana jika pengelolaannya tidak disertai prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
Pandangan tersebut, kata dia, telah lama ia sampaikan melalui catatan dan refleksi tentang lingkungan.
“Saya pernah menulis bahwa Batangtoru bisa hancur oleh kekayaannya sendiri jika eksploitasi tidak dikendalikan dan masyarakat tidak menjadi subjek utama perlindungan,” katanya.
Tata Kelola dan Pengawasan Dinilai Lemah
Arjuna juga menyoroti persoalan tata kelola dan pengawasan yang menurutnya masih perlu dibenahi agar aktivitas ekonomi tidak justru meninggalkan risiko besar bagi masyarakat lokal.
“Pertanyaannya sederhana, seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dibandingkan dampak dan risiko yang harus mereka tanggung?” ujarnya.
Pertambangan dan PLTA Diminta Dikaji Ulang
Arjuna secara khusus menyoroti aktivitas pertambangan, termasuk tambang emas, serta proyek PLTA Simarboru, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Ia menilai kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya dikaji ulang secara menyeluruh, termasuk soal kelayakan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat sekitar.
“Pertambangan, termasuk TPL dan PLTA Simarboru, seharusnya dihentikan sementara untuk dikaji ulang izinnya. Perlu dievaluasi apakah kebijakan itu masih relevan dan aman bagi lingkungan, atau justru lebih baik tidak diperpanjang,” ujarnya.
Imbauan Agar Masyarakat Lebih Kritis Terhadap Bantuan
Selain itu, Arjuna juga mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi bantuan dari pihak-pihak yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan pembenaran atas praktik yang berpotensi menimbulkan risiko bencana di masa depan.
“Masyarakat perlu berpikir jangka panjang. Menerima bantuan dari pelaku perusakan lingkungan sama saja dengan membiarkan potensi bencana yang lebih besar terjadi di kemudian hari,” katanya.
Ia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya diiringi dengan tanggung jawab ekologis dan perbaikan tata kelola lingkungan, bukan hanya respons darurat sesaat.
Penanganan Korban Perlu Ditingkatkan
Terkait penanganan bencana, Arjuna menilai upaya perlindungan dan pemulihan warga terdampak masih perlu diperkuat, terutama dalam menjamin keselamatan masyarakat dan pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Alam sedang memberi sinyal bahwa ada yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Sebagai aktivis yang telah berkegiatan sejak 2007, Arjuna menegaskan bahwa sikap kritisnya berangkat dari pengalaman panjang mendampingi alam dan masyarakat.
Melalui Persatuan Anak Penjelajah Alam (PAPA Team) dan MAPASTA, sudah terlibat langsung dalam pembersihan lingkungan rumah para korban, serta juga ikut dalam pencarian korban.
“Mapasta bekerja sesuai kemampuan, dengan prinsip kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Arjuna berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan bencana ini sebagai peringatan serius untuk memperkuat perlindungan lingkungan, meningkatkan pengawasan, serta menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Jika pembenahan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, risiko bencana serupa bahkan yang lebih besar tetap akan ada. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
