Samosir, LIVESUMUT.com – “Horas… Horas… Horas! Semoga Tuhan memberkati kita di mana pun kita berada!”, seruan penuh semangat itu menggema dari kawasan Pantai Pasir Putih Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
Kalimat ini bukan sekadar sapaan, melainkan simbol semangat dan kekompakan masyarakat pengelola wisata lokal yang kini tengah berada dalam ketidakpastian.
Setelah kabar rencana pembongkaran paksa kawasan wisata Parbaba oleh Pemerintah Kabupaten Samosir mencuat sehari sebelumnya, masyarakat kembali bersuara.
Mereka bukan hanya menunjukkan penolakan, tapi juga tekad untuk mengelola kawasan wisata tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
“Dengan adanya Pantai Pasir Putih Parbaba sangat berpotensi untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Samosir. Namun, bilamana terjadi penertiban dengan merobohkan pondok semi permanen yang kami bangun sendiri oleh Pemkab Samosir, kami akan melawan. Dan sekaligus, dalam waktu bersamaan, kami pengelola Pasir Putih Parbaba memberitahukan ke Pemkab akan mengelola sendiri tanpa sentuhan dari dinas mana pun,” tegas perwakilan pengelola, pada Senin (23/6/2025).
Mereka menilai bahwa upaya penertiban oleh pemerintah justru mengancam mata pencaharian masyarakat lokal, padahal selama ini para pengelolalah yang menjaga kebersihan, menata tempat, dan menarik wisatawan hingga ke mancanegara.
“Seluruh pengelola Pantai Pasir Putih Parbaba sudah bersemangat dan percaya diri. Dengan dikelola sendiri, tempat ini akan semakin maju dan tertata rapi, karena tanah yang kami tempati ini adalah warisan dari nenek moyang kami,” tambahnya.
Tak hanya soal warisan leluhur, masyarakat juga menyoroti kontribusi nyata kawasan ini terhadap pendapatan daerah.
Tarif retribusi Rp5.000 per orang yang dikenakan kepada pengunjung dinilai sangat ringan, namun memberikan dampak ekonomi besar.
Terlebih di momen-momen liburan seperti Tahun Baru, Lebaran, Imlek, dan libur sekolah, pengunjung bisa mencapai ribuan orang per hari.
“Lima ribu per kepala tidak terasa oleh pengunjung. Apalagi kalau hari besar seperti Tahun Baru, minimal 1.000 orang bahkan lebih. Dikalikan Rp5.000 per orang, sudah Rp50 juta. Biasanya keramaian bisa mencapai 10 hari. Belum lagi hari besar lain dan libur sekolah seperti sekarang ini. Retribusi untuk pendapatan daerah bisa disebut lumayan,” jelasnya.
Mereka pun mempertanyakan kembali ke mana perginya dana retribusi dan kontribusi yang selama ini berjalan lancar.
Pengelola dan warga merasa peran aktif pemerintah justru minim, sementara pungutan retribusi terus dilakukan.
Sebelumnya, masyarakat juga telah menyuarakan keresahan mereka.
Seorang pengusaha menyatakan dengan tegas bahwa seluruh bangunan dan daya tarik wisata di Pantai Parbaba merupakan hasil kerja keras warga setempat, tanpa bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Saya selaku pengusaha pasti memperjuangkan Pantai Pasir Putih Parbaba ini. Alasannya karena kami sendiri yang membangun tempat ini menjadi bisa tempat prawisata yang rame dikunjungi orang dari seluruh penjuru dan bahkan dari manca negara. Dan tak pernah ada di sini kami kelola bangunan dari Pemerintah Daerah dan bahkan Pusat. Berarti kan ini karya kami, pengusaha/putra-putri Parbaba,” ungkapnya.
Kini, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika tempat wisata yang telah dibangun dengan keringat sendiri hendak dibongkar begitu saja.
“Kami atas nama asli putra-putri Parbaba Pasir Putih sepakat akan tetap memperjuangkan hak kami, karena bangunan dan tempat wisata ini hasil keringat nenek moyang kami, dan sudah bersusah payah menata dan berkarya berdikari untuk bisa Pantai Parbaba ini menjadi tempat wisata yang diminati banyak pengunjung,” pungkas perwakilan masyarakat Parbaba.
Pantai Pasir Putih Parbaba bukan sekadar tempat wisata, melainkan simbol perjuangan dan keberhasilan masyarakat lokal dalam menghidupkan potensi daerahnya sendiri.
Kini, mereka hanya meminta satu hal: pengakuan dan perlindungan atas hak mereka.
