SAMOSIR, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Rabu (11/3/2026).
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gendang (gondang) oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Perencana Ahli Utama Ir. M. A. Effendi Pohan, serta unsur Forkopimda Kabupaten Samosir.
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.” Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, staf ahli bupati dan para asisten, pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Samosir, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Selain itu, forum Musrenbang juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Bapperida Provinsi Sumatera Utara Lailah Lubis, Kepala BPS Samosir Devitanorani Saragih, Sekretaris Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara Ir. Yosie Sukmono, ST., MT., Kasatker BBPJN Devi Alcitra Chandar, serta Koordinator Sumatera I Bappenas Aditya Widya Pradipra.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menjelaskan bahwa tema Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 merupakan bentuk penyelarasan dengan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat holistik.
Menurut Vandiko, tema tersebut menegaskan komitmen Kabupaten Samosir dalam mempercepat pembangunan yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan karakter masyarakat agar mampu beradaptasi serta berdaya saing.
Ia menambahkan, pembangunan SDM yang kuat juga harus diiringi dengan penguatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja.
Dengan ekonomi yang kuat, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya secara nyata.
Di sisi lain, prinsip inklusi sosial juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kurang beruntung, memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan manfaat pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, melainkan harus menjangkau seluruh warga secara merata dan berkeadilan,” tegas Vandiko.
Lebih lanjut, Vandiko menjelaskan bahwa fokus pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam 11 program dan 45 kegiatan hasil terbaik cepat (KHTC) sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Perencana Ahli Utama Ir. M. A. Effendi Pohan dalam arahannya menyampaikan bahwa visi pembangunan provinsi adalah “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut, kata Effendi, menjadi arah kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Pembangunan yang kita rancang harus berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat, karena keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta ketahanan wilayah yang semakin kuat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pada tahun 2027 pembangunan Sumatera Utara akan difokuskan pada empat arah kebijakan utama, yakni penguatan SDM unggul, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui forum Musrenbang ini, saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat selaras, saling menguatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhockel Martopolo Tamba menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, termasuk peningkatan kualitas jalan nasional dan jalan provinsi, yang dinilai dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
Sarhockel juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan isu lingkungan hidup, termasuk sistem drainase dan kualitas air Danau Toba, seiring dengan upaya pembangunan Kabupaten Samosir yang berkelanjutan.
“Kami DPRD Samosir mendukung penuh program-program yang dirancang oleh pemerintah, yang merupakan bentuk sinergi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi pembangunan Kabupaten Samosir yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Menutup kegiatan Musrenbang, Wakil Bupati Samosir Ariston T. Sidauruk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Samosir yang lebih maju dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman bersama dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ajak Ariston.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara Musrenbang secara bersama oleh unsur pimpinan daerah, legislatif (DPRD), perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
