Medan, LIVESUMUT.com – Wakil Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), Budi Napitu, mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, untuk segera mencabut izin operasional Sekolah Abdi Sukma di Medan Johor.
Desakan ini muncul menyusul insiden memilukan di mana seorang siswa kelas 4 dipaksa belajar di lantai selama tiga hari karena tunggakan uang SPP.
Kejadian ini mencuat ke publik setelah Kamelia, ibu sang siswa, mengunggah video yang viral di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat anaknya duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di bangku.
“Sebagai orang tua, saya merasa sangat kecewa. Anak saya diperlakukan tidak adil hanya karena masalah keuangan,” ungkap Kamelia dengan penuh emosi.
Insiden yang terjadi sejak Rabu (8/1/2025) ini memicu kecaman luas dari masyarakat dan berbagai pihak.
Menurut Budi Napitu, tindakan pihak sekolah merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, bukan tempat yang mempermalukan mereka. Ini jelas pelanggaran terhadap hak anak,” tegasnya.
Budi juga meminta pihak sekolah segera meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.
Jika tidak, JWI bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat akan menuntut keadilan bagi siswa yang menjadi korban perlakuan tidak manusiawi ini.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti didesak untuk mencabut izin operasional sekolah yang dianggap telah merusak citra dunia pendidikan.
Selain itu, langkah tegas untuk menyelidiki kasus ini dinilai sangat diperlukan.
Hingga kini, Dinas Pendidikan Kota Medan yang berada di bawah naungan Benny Sinomba Siregar belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, yang semakin mencoreng citra pendidikan di Kota Medan.
Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua sekolah agar lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan keuangan siswa.
Perlakuan yang tidak pantas terhadap siswa tidak hanya merusak psikologis anak, tetapi juga mencemarkan nama baik dunia pendidikan.
Perkembangan kasus ini terus menjadi perhatian publik, menunggu langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
