Jakarta, LIVESUMUT.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir dari BPMI Setpres pada Jumat (07/03/2025).
Rapat ini membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang untuk menjadi solusi nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan penghasilan warga desa.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, mengingat 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa.
Ia menyoroti potensi kemunduran ekonomi desa jika tidak ada intervensi yang tepat, seperti yang terjadi di beberapa negara maju.
“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.
Selain sebagai penggerak ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani mereka.
“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelas Budi Arie.
Mendagri Tito menambahkan bahwa koperasi ini hadir sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum.
“Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menyediakan pembiayaan melalui Bank Himbara, dengan alokasi pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Untuk memastikan kelancaran implementasi program ini, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta berbagai asosiasi terkait.
“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Program ini diharapkan dapat segera direalisasikan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.
