Tebing Tinggi, LIVESUMUT.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragih, S.Si, mendesak Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, S.E., agar segera mencopot Kartina Harahap dari jabatannya sebagai Lurah Rambung.
Desakan tersebut disampaikan Kongli Saragih pada Jumat (11/4/2025) di Kantor DPD APPI Kota Tebing Tinggi, Jl. Imam Bonjol No. 5.
Menurut Kongli, desakan ini bukan tanpa alasan.
Ia mengaku telah lebih dari satu tahun memantau langsung kinerja Lurah Rambung dan menemukan banyak persoalan yang dinilainya tidak mencerminkan sikap seorang aparatur negara.
“Saya telah lama memantau bahwasanya, kinerja Lurah Rambung ini bobrok, indisipliner dalam bekerja, sering bolos, dan yang saya amati jarang sekali masuk kantor kalau di pagi hari. Kadang Lurah Rambung ini masuk kantor di sore hari,” ucap Kongli kepada sejumlah wartawan.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Kongli mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pemantauan langsung ke Kantor Camat Tebing Tinggi Kota serta Kantor Lurah Rambung di pagi hari.
“Sebagai sosial kontrol tadi pagi Jumat (11/4/2025) saya sudah terlebih dahulu melakukan kontrol ke Kantor Camat Tebing Tinggi Kota. Tepat pukul 08.00 WIB saya sudah hadir di Kantor Camat. Saya tanyakan di mana ibu camat? Salah seorang staf kecamatan menjawab belum masuk pak. Lalu saya bertanya kembali, kalau di kantor camat ini jam berapa masuk kantor? Staf kantor camat tadi menjawab, jam kerja di sini pak masuk pukul 7.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB,” jelasnya.
“Selanjutnya saya menuju kantor lurah rambung. Sampai di sana, saya hanya bertemu satu orang pegawai bernama Rezi. Saya menanyakan keberadaan Lurah Rambung kepada Rezi. Rezi menjawab belum masuk pak. Saya bertanya kembali kepada Rezi, jam kerja di Kantor Lurah Rambung ini masuknya jam berapa? Rezi menjawab, jam kerja di kantor lurah ini pak masuknya pukul 7.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB,” sambungnya.
Kongli juga menyinggung pelanggaran terhadap Pakta Integritas yang menurutnya telah dilakukan oleh Lurah Rambung.
“Sebenarnya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum dilantik sudah terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas sebagai dokumen yang menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur dan tanpa korupsi. Namun saya melihat bahwa Lurah Rambung ini justru melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatanganinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kongli menuturkan adanya keluhan dari seorang warga bernama Ir. Robert Silitonga terkait layanan administrasi di Kelurahan Rambung.
“Ada lagi masalah yang saya ketahui di Kelurahan Rambung ini atas nama Ir. Robert Silitonga yang sedang mengurus surat penguasaan fisik tanah berdasarkan surat alas hak yang dimilikinya sejak tahun 1962. Namun, Ir. Robert Silitonga merasa kecewa perihal penata layanan yang dia dapatkan sebagai warga negara. Hal itu dikarenakan hingga saat ini Lurah Rambung belum juga menandatangani surat penguasaan fisik tanah yang telah lama diajukannya. Padahal surat penguasaan fisik itulah kelak yang akan dipakai oleh Ir. Robert Silitonga dalam pengurusan Surat Sertifikat (SHM) tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ungkapnya.
Sebagai penutup, Kongli menyatakan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Saya sebagai Ketua DPD APPI Kota Tebing Tinggi dalam waktu dekat ini berencana akan segera mengadukan Lurah Rambung ke Inspektorat dan Ombudsman untuk diperiksa karena sebagai pejabat publik, Lurah Rambung telah nyata-nyata tidak melaksanakan pelayanan publik yang semestinya kepada rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009,” pungkasnya.
