Samosir, LIVESUMUT.com – Suasana haru dan ketidakpastian menyelimuti kawasan wisata Pantai Pasir Putih Parbaba, Kabupaten Samosir.
Para pengusaha dan karyawan yang selama ini menghidupi diri dari geliat wisata di pinggiran Danau Toba, kini dibuat gusar.
Diduga, pemerintah berencana melakukan pembongkaran paksa terhadap kawasan wisata tersebut.
“Saya selaku pengusaha pasti memperjuangkan pantai pasir putih Parbaba ini, alasannya karena kami sendiri yang membangun tempat ini menjadi bisa tempat prawisata yang rame dikunjungi orang dari seluruh penjuru dan bahkan dari manca negara dan tak pernah ada disini kami kelola bangunan dari Pemerintah Daerah dan bahkan Pusat. Berartikan ini karya kami pengusaha/putra putri Parbaba,” ungkap seorang pengusaha setempat pada Minggu (22/6/2025).
Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup dari denyut ekonomi Pantai Pasir Putih Parbaba.
Pasalnya, kawasan tersebut kini dikenal luas karena kerap viral sebagai destinasi unggulan di Danau Toba.
Ironisnya, alasan pemerintah melakukan pembongkaran disebut karena kawasan sekitar dianggap “kumuh”.
Namun masyarakat mempertanyakan dasar penilaian tersebut.
Mereka menilai justru para pengelolalah yang selama ini membenahi, menata, dan menjaga kebersihan tempat tersebut tanpa campur tangan pemerintah.
“Apa dasar pemerintah mengatakan tempat pasir putih Parbaba kumuh? Sementara dilokasi tempat wisata itu tertata rapi dan bersih dibuat pengusaha yang mengelola?” ungkap warga.
Lebih lanjut, masyarakat juga menyoroti kontribusi ekonomi dari kawasan tersebut.
Setiap pengunjung dikenakan retribusi sebesar Rp5.000, dan jika dikalkulasikan per hari, bulan, hingga tahunan, nilai yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sangat besar.
“Sementara PAD sudah banyak bertambah melalui tagihan retribusi di setiap pintu masuk. Setiap pengunjung masuk ke lokasi pantai itu ditagih (Rp.5.000/orang). Dikali per hari, bulan dan per tahun sudah berapa?” tanya salah satu warga yang prihatin.
Sayangnya, perhatian dari Pemerintah Kabupaten dinilai minim bahkan nyaris tak terasa manfaatnya bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
Menurut pengakuan masyarakat pasir putih Parbaba yang tidak mau ditulis namanya, perhatian Pemkab kurang/minim dan bisa dibilang tidak ada ke tempat wisata Parbaba itu, padahal retribusi berjalan dan lancar terus setiap hari ditagih sama pengunjung.
“Berarti retribusi itu bisa dibilang tidak ada dampaknya buat masyarakat/pengelola wisata itu.” ujarnya.
Isu pembongkaran ini membuat masyarakat khawatir kehilangan mata pencaharian utama mereka.
Apalagi mayoritas pekerja adalah putra-putri asli Samosir, yang sudah lama merintis kawasan tersebut dari nol hingga jadi destinasi wisata unggulan.
“Bagaimana hati nurani pemerintah kalau tempat wisata itu dibongkar? Apakah pengelola dan karyawannya bisa dikasih kehidupan yang lebih bagus lagi? Atau apakah pemerintah bertanggung jawab kalau masyarakatnya nanti ada yang mati kelaparan akibat tidak ada lagi mata pencaharian mereka? Dan apakah pemerintah bisa menyekolahkan sanak dan saudaranya?” tambahnya lagi.
Kini, masyarakat Pantai Pasir Putih Parbaba hanya bisa berharap.
Mereka memohon kepada pemerintah untuk tidak membongkar apa yang telah mereka bangun dengan keringat dan perjuangan bertahun-tahun.
“Masyarakat memohon kepada pemerintah, khususnya masyarakat Parbaba Pantai Pasir Putih, agar memikirkan masyarakatnya dan memohon tidak membongkar hasil keringatnya tempat wisata Parbaba Pasir Putih,” tutup pengusaha tersebut.
