LIVESUMUT.com, Tapanuli Selatan | Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Tolak KKN (Pemda Salak KKN) kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa jilid II di depan kantor Kesbangpol dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (30/9/2025).
Aksi ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pemda Salak KKN, Ihsan Alwi Harahap, dalam orasinya menegaskan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran pada kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun Anggaran 2024 di Kesbangpol.
“Kami menduga sejumlah item kegiatan termasuk belanja makanan dan minuman pembentukan Paskibra tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya alias direkayasa laporan pertanggungjawabannya,” cetus Alwi.
Aksi massa mendapat tanggapan dari Sekretaris Kesbangpol Ilhamuddin Nasution. Ia mengaku belum mengetahui persoalan anggaran 2024 karena baru dua bulan menjabat.
“Namun saya akan sampaikan orasi adik-adik ini kepada pimpinan saya,” ucap Ilhamuddin.
Meski demikian, massa aksi menyayangkan sikap Kaban Kesbangpol Hamdi S Pulungan yang diketahui berada di dalam kantor namun tidak menemui pendemo secara langsung.
Di lokasi berbeda, massa juga menggelar aksi di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dalam orasinya, Riski Aulia mendesak agar Kadis Kesehatan dr. Sri Khairunnisa segera mundur dari jabatannya.
“Walaupun beliau baru saja dilantik, kami menilai beliau sudah gagal dalam memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan beberapa tahun yang lalu, dimana pada tahun 2021 silam saat Negara Indonesia masih dilanda musibah Covid-19 yang menjadi momok menakutkan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Riski menambahkan, saat pandemi Covid-19, dr. Sri Khairunnisa diduga menyalahgunakan jabatan dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Sementara itu, Harris Munandar menegaskan agar kedua pejabat tersebut segera mengundurkan diri.
“Setelah kurang lebih 15 tahun menjabat sebagai Kaban Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan, diduga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Tetapi yang ada di Kesbangpol kesannya hanya formalitas demi mencari keuntungan pribadi beserta kelompoknya,” ungkap Harris.
Lebih lanjut, ia juga menuding hal serupa terjadi di Dinas Kesehatan.
“Pada tahun 2021 ketika kita masih merasakan ancaman virus mematikan yakni Covid-19, diduga Kadis Kesehatan ibu dr. Sri Khairunnisa malah mengambil keuntungan pribadi atas ancaman virus mematikan tersebut,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai meski penuh kritik tajam terhadap kinerja OPD di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Massa menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas.
