Jakarta, LIVESUMUT.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan berbagai persiapan pengamanan menjelang rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kapolda Kalimantan Timur dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan pengamanan objek vital, seperti Istana Garuda dan Istana Negara.
“Tahun 2025 kami juga akan bikin pos-pos (pengamanan). Ada 12 pos yang akan kami buat,” ungkap Basuki dalam keterangannya di Menara Mandiri II, Jakarta, pada Senin, 9 Desember 2024.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana Prabowo berkantor di IKN ditargetkan paling lambat pada 2029.
Basuki menegaskan bahwa target tersebut membuat pembangunan IKN harus segera diselesaikan.
Dalam forum G20, Presiden Prabowo menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi krusial karena alasan perubahan iklim.
“Ibu kota Indonesia harus pindah karena ada perubahan iklim,” ujar Prabowo, merujuk pada ancaman tenggelamnya Jakarta akibat naiknya permukaan air laut.
Selain itu, Basuki menyebut pembangunan IKN menjadi prioritas menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Berdasarkan aturan ini, status Gubernur Jakarta berubah dari “Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta” (DKI) menjadi “Gubernur Daerah Khusus Jakarta” (DKJ).
Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus kepada Basuki untuk mempercepat pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN.
“Presiden Prabowo juga memerintahkan saya saat saya mau ditunjuk sebagai kepala (Otorita IKN) baru (untuk) segera menyelesaikan (infrastruktur lembaga) yudikatif dan legislatif. Dengan Pak PU juga,” jelas Basuki.
Dengan berbagai langkah yang sedang dilakukan, Otorita IKN optimis target pemindahan ibu kota negara dapat terlaksana sesuai rencana.
